Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mengajak masyarakat Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi, untuk memanfaatkan program Kredit Program Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ajakan tersebut disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan FLPP yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Jumat (21/11/2025).
Dalam paparannya, Maruarar menekankan pentingnya birokrasi yang cepat dan mampu menjelaskan detail program secara sederhana kepada masyarakat. Mulai dari bunga, besaran pinjaman, durasi kredit, hingga persyaratan teknis.
“Birokrat harus cepat. Kalau masyarakat bertanya, jelaskan dengan jelas bunganya berapa, maksimal pinjamannya berapa, berapa lama waktunya, syaratnya apa. Yang penting program ini berjalan dan dimanfaatkan. Jangan sampai masyarakat lari ke rentenir yang bunganya tinggi. Di sini bunganya hanya 6 persen,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Ara juga menegaskan bahwa KUR Perumahan merupakan program baru pertama di Indonesia, sebagai inovasi pemerintahan untuk memperluas akses pembiayaan rumah layak dengan bunga rendah.
“Ini program bagus. Birokrat harus cepat menjelaskan supaya rakyat bisa menikmati KUR Perumahan dari Pak Prabowo. Ini baru pertama kali ada,” tegasnya.
Ratusan Pelaku Usaha Dihadapkan Langsung dengan Perbankan
Acara sosialisasi menghadirkan 196 pelaku UMKM, 38 kontraktor, 56 developer perumahan, 60 pengemudi ojek online, dan 22 pengusaha toko bangunan. Mereka difasilitasi untuk berdialog langsung dengan Bank BRI dan Bank BJB sebagai mitra penyalur kredit.
Turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Herman Suryatman, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja.
Wabup Bekasi: Solusi Hindarkan Warga dari Rentenir dan Pinjol
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyambut baik program tersebut. Ia menegaskan bahwa KUR Perumahan menjadi alternatif aman di tengah maraknya pinjaman online dan rentenir.
“Sekarang kita berupaya menghindarkan masyarakat dari pinjol dan rentenir. Program KUR ini paling tepat,” kata Asep.
Bagi pelaku UMKM, Asep menyebut program ini sangat membantu karena pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses tanpa jaminan.
Pemkab Bekasi Bebaskan PBG dan BPHTB untuk Tekan Harga Rumah Subsidi
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Nurchaidir, menegaskan dukungan Pemkab Bekasi dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
Menurutnya, pemerintah daerah telah membebaskan PBG dan BPHTB demi menekan harga jual rumah subsidi.
“Dengan tidak adanya PBG dan BPHTB, biaya penjualan rumah bisa lebih rendah dan lebih terjangkau,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sosialisasi juga ditujukan kepada UMKM, kontraktor, developer, driver ojol, hingga pengusaha toko bangunan agar mereka dapat memahami skema pinjaman berbunga rendah ini.
“Kalau nilai pinjamannya di bawah 100 juta, tidak ada jaminan. Bunganya pun sangat rendah,” ujarnya.
Prioritas untuk yang Sudah Memiliki Usaha atau Kebutuhan Pembiayaan Rumah
Program KUR Perumahan dan FLPP diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki usaha atau sedang membutuhkan pembiayaan rumah.
“Ini khusus yang sudah berusaha karena harus ada tempat usaha atau tempat tinggalnya,” pungkas Nurchaidir. (*)
