RakyatJabarNews.com, Bandung – Polemik jasa angkutan transportasi konvensional dan online di Kota Bandung belum menemukan titik terang. Aksi protes sebagai penolakan jasa transportasi online datang dari perkumpulan tukang angkot, ojek dan taksi mendesak pemerintah Jawa Barat menutup jasa transportasi sistem aplikasi online karena dianggap merugikan.
Pasca tuntutan tersebut diterima pemerintah Provinsi Jabar dengan keputusan bahwa sistem trasnportasi online ditutup hingga sampai peraturan mentri perhubungan tentang pelaksanaan jasa angkutan umum direvisi. Ini pun berdampak pada pelanggan jasa transportasi aplikasi online yang menganggap pemerintah lamban menanggapi fenomena pada era milenia digital di Indonesia.
“Apabila dipandang dari sisi kenyamanan, ketepatan waktu, serta ketepatan harga jelas kami sebagai pengguna jasa transportasi online sangat dimudahkan. Dari sisi harga, sudah tepat tidak tawar menawar dengan sopir. Sedangkan untuk angkutan umum belum marasakan adanya kenyamanan. Dari sisi harga saja tidak menentu, bahkan ada yang seenaknya saja menentukan tariff,” terang Dian Ahmad pelanggan jasa transportasi online, Senin (16/10/2017).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dian, perusahaan jasa transportasi sistem online pun dianggap illegal karena berdiri tanpa payung hukum yang jelas. Perusahaan itu pun kata dia, dalam perekrutan para driver tidak sesuai dengan mekanisme ketanagakerjaan. Perlu adanya regulasi yang membawahi keduanya.
“Jika berbicara dari sisi sosial keduanya sama-sama mencari penghasilan pekerjaan untuk bertahan hidup. Tak elok rasanya apabila konflik ini diselesaikan dengan adanya kontak fisik. Disini fungsi pengawasan pemerintah terhadap fenomena sosial kurang.
Driver transportasi sistem aplikasi online ND (inisial-red) membenarkan mekanisme perekruktan perusahaan tidak secara prosedur tenaga kerja. Serta, tidak ada perlindungan hukum apabila terjadi hal yang bersifat berbahaya. Akan tetapi, banyak keuntunganya.
“Mekanisme perekrutannya, hanya meregistrasi kemudian menyerahkan dokumen seperti SKCK serta kelengkapan kendaraan juga asuransi kendaraan. Apabila menggunakan sistem tenaga kerja itu harus terjamin kesehatan, ada upah. Sedangkan, saat ini seringkali terjadi masalah bahkan berujung perbuatan yang melawan tidak perlindungan dari perusahaan,” kata dia.(RJN)
