RJN, Bekasi – Bupati Bekasi bersama Forkopimda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menerima kunjungan Menteri PUPR Republik Indonesia dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada Kamis, (25/6) bertempat di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Cikarang Pusat.
Kedatangan kedua Menteri tersebut ke Kabupaten Bekasi dalam rangka untuk meninjau pelaksanaan pengenaan sanksi pembongkaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Dwisari Waterpark, yang berlokasi di Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai terhadap persoalan yang dialami Dwisari Waterpark.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait dengan hal ini, kami sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai. Kita juga sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan ijin terhadap hal tersebut,” tegasnya
Terlebih, dirinya menjelaskan di Kabupaten Bekasi sendiri banyak sekali situ-situ yang bisa dikatakan sebagai suatu peninggalan yang harus dijaga dan dilestarikan bersama.
“Iya di Kabupaten Bekasi sendiri juga banyak sekali situ-situ yang harus dilestarikan Pak, karena jangan sampai nanti efek kedepannya seperti banjir dan lain hal mengganggu keberlangsungan hidup anak cucu kita,” jelasnya.
Bupati Bekasi pun mengucapkan terimakasih kepada para Menteri yang telah hadir langsung untuk meninjau persoalan ini. Dirinya mengatakan apa yang menjadi arahan para Menteri untuk Kabupaten Bekasi akan lebih baik kedepannya.
“Terimakasih kepada Pak Menteri sudah hadir, semoga kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena jika ini dibiarkan, tentunya akan menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.” Tutupnya.
Diketahui, pelanggaran yang dilakukan oleh Dwisari Waterpark adalah pendirian bangunan kawasan rekreasi air, yang meliputi pemancangan sheetpile di badan sungai Cibeet, dan bangunan sarana fasilitas waterpark yang berada di kawasan sempadan sungai.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menjelaskan, kasus pemasangan turap pada badan sungai Cibeet yang dilakukan Waterpark Dwisari merupakan pelanggaran hukum. Walaupun, pengelola wisata itu memiliki alasan dikarenakan lahannya amblas tergerus sungai.
“Kami datang untuk menertibkan sesuai dengan peraturan yang ada. Nanti pihak pengelola juga tetap kita bantu dan kita berikan solusi bersama Pak Menteri PUPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Diakhir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan akan membuatkan pengarah arus di Sungai Cibeet sehingga tidak akan menerjang tanah milik Dwisari Waterpark.
(Advertorial)
