RJN, Bekasi – Sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi terkait pengangkutan surat suara dengan truk terbuka tanpa pengawalan, akhirnya digelar kembali, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Bekasi, pada Senin (08/04/19).
Dari pantauan Bekasisatu.com, Dalam sidang tersebut tidak nampak terlapor Ketua KPUD Nurul Sumarheni. Alhasil sidang putusan tersebut hanya dihadiri Kasubag Hukum KPUD Kota Bekasi, Fatimah Ria dan para wartawan yang bertugas meliput di lingkungan Bawaslu.
M. Iqbal Alam Islami selaku pimpinan sidang langsung memutuskan dan menyatakan bahwa Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumaeheni dinyatakan bersalah.
“Kami putuskan ketua KPUD Kota Bekasi Bersalah, karena dinilai tak profesional dan dianggap secara sengaja membiarkan surat suara yang menggunakan truk terbuka tanpa pengawalan,” ujar Iqbal saat diwawancari selesai sidang.
Maka dari itu, lanjut Iqbal, sesuai dengan Keputusan PKPU No. 1/2019 Pasal 14 ayat 1, kami memberikan sanksi teguran pertama kepada ketua KPUD Kota Bekasi dan wajib membenahi manajerial pendistribusian surat suara.
“Kita beri teguran pertama, kalo ada laporan kembali dan dinyatakan salah, Ketua KPUD bisa di PAW kan,” pungkasnya.
Amsar (35) selaku pelapor, mengaku tidak bisa berkata apa apa, menurutnya bukan bicara puas atau tidak terhadap hasil putusan, tapi ini harus jadi pembelajaran untuk lebih displin lagi dalam bertugas.
“Artinya dengan putusan ini KPU Kota Bekasi sudah terbukti melanggar, maka dari itu saya sampaikan kepada temen-temen bahwa Ketua KPU harus meminta Ma’af kepada Masyrakat Kota Bekasi karena sudah terbukti melakukan kesalahan,” pungkasnya. (too/rjn)
