RJN Bekasi – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menuliskan pesan di hari Anti Korupsi yang digelar di Kota Bekasi tepat pelaksanaan Car Free Day di Jalan Ahmad Yani, Minggu, (9/12/2018). Hari Anti Korupsi diperingati tiap 9 Desember.
Agus Rahadjo menuliskan pesan dalam kalimat, “Hayo Rakyat Kota Bekasi, berjuang untuk mencegah korupsi demi Kejayaan Indonesia,”
Ditempat yang sama, Walikota Bekasi Dr Rahmat Effendi menuliskan, “Pemkot yang bersih, adalah yang beradab,”.
Sementara Ketua DPRD Kota Bekasi H Tumai menulis, “Mendukung Pemberantasan Korupsi”.
Berbagai kalimat yang ditulis para pejabat dan warga masyarakat diatas kain putih panjang dan dibentangkan saat acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan dan pencegahan Korupsi di Indonesia.
Hadir juga dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Ketua DPRD H Tumai, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombespol Indarto, Dandim 0507 Kota Bekasi Letkol Arm Abdi Wirawan, dan Ketua ICW Donal Fariz.
Agus Rahardjo kepada media sempat mengatakan Hari Anti Korupsi digelar agar semua pihak bisa melakukan pencegahan dan tidak melakukan korupsi di Kota Bekasi dan Indonesia secara umum.
“Selain kita ingat dan agar selalu mawas diri dan juga bagi pejabat publik, pertanggung jawaban kita kepada rakyat. Jadi silahkan dinilai selama ini sudah berjalan seperti apa. Kedepan kita terus melakukan pencegahan dan penindakan,” ungkap Agus kepada media usai menulis pesan di selembar kain tersebut.
Agus juga menyampaikan warga maupun internal badan publik bisa berpartisipasi aktif dalam pencegahan Korupsi dalam sistem Wishtleblower. Karena menurutnya, KPK tidak akan bertindak tanpa adanya laporan. Bahkan banyak operasi tangkap tangan KPK yang selama ini dilakukan atas laporan yang masuk dan ditindaklanjuti pihaknya.
“Laporan itu yang paling manjur dari orang sekitar. Kami bisa menangkap upaya korupsi pejabat di satu kabupaten di Jawa Timur dan yang melaporkan justru istrinya sendiri,” kata Agus.
Agus menulis, sistem wishtleblowet sebagai alat mengontrol yang sangat baik terhadap laporan yang masuk tersebut. Tinggal kata dia mengelola sistem blowing ini untuk meneruskan kepada pihak terkait karena ada kasus yang bisa diselesaikan di daerah masing-masing.
“Dikelola kemana, ya kan ada yang selesai ditangani di kota Bekasi atau yg kewenangannya lebih besar diberikan aparatur penegak hukum. Di daerah ada polres ada Kajari. Di pusat ada Kejagung, Mabes Polri maupun KPK. Tinggal memilih mekanisme itu. Bisa juga pencegahan dikirimkan kepada Ombudsman RI,” ungkap Agus.
Hingga kini kata dia, sebanyak 28 operasi tangkap tangan kepala daerah KPK dilakukan sepanjang tahun 2018. Banyak pejabat publik maupun swasta yang terpaksa berurusan dengan KPK terkait dugaan korupsi dari persoalan perizinan, pengadaan barang dan jasa dan perjalanan dinas fiktif hingga jual beli jabatan.
Maka ia berpesan, agar jajaran pemerintah Kota Bekasi menghindari tindak pidana korupsi yang seperti itu.
“Amanah rakyat harus dijaga betul lurus. Dipercaya rakyat dan jujur. Oleh karena itu bila semua berada di koridor itu, Pertumbuhan pembangunan akan jauh lebih baik,” harap Agus.
Sementara itu, Walikota Bekasi Dr Rahmat Effendi mengatakan digelarnya Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kota Bekasi sebagai penyemangat dan menginisiasi jajaran Pemkot Bekasi untuk terus meningkatkan roda pemerintahan ke arah yang lebih baik dan jauh dari korupsi .
“Kami mengapresiasi kegiatan ini dan mengingatkan Inspektorat dan jajaran dalam tugasnya. Ketua KPK hadir langsung memberikan petunjuk dan arahan baik dalam tugas dan tanggung jawab,” ungkap Rahmat Effendi.
Pemkot Bekasi juga kata dia sudah melakukan pendampingan terkait pencegahan Korupsi dengan pihak KPK bidang pencegahan. Beberapa waktu lalu telah dilakukan semacam kerjasama pendampingan melibatkan para pejabat dilingkungan Pemkot Bekasi.
“Bersama direktur bidang pencegahan, pa Syarif dan sudah dilakukan pendampingan. Sistem dibangun sebagai petunjuk teknis maupun peraturan walikota terkait kekosongan hukum. Dan dalam upaya memperbaiki kelembagaan. Ini menginisiasi kami agar melakukan kegiatan yang inovatif demi pelayanan warga di Kota Bekasi,” ungkap Rahmat Effendi.
Ketua Indonesian Corruption Watch Donal Faris mengatakan apresiasi kegiatan peringatan hari Anti Korupsi di Kota Bekasi dan berharap berlanjut dengan tindakan aksi pembenahan di sektor birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, masyarakat sudah lelah mengurus administrasi kependudukan masih diikenai pungutan di banyak daerah.
“Masyarakat ingin tidak ada lagi pungutan dari perizinan. Tidak ada lagi kesulitan baik dari segi proses, prosedur dan waktu masyarakat untuk mengakses pelayanan publik. Ya, sesederhana itu kerja pemberantasan korupsi yang di tunggu masyarakat,” ungkap Donal. (ziz/rjn)
