RakyatJabarNews.com, Bandung – Perkembangan kehidupan manusia membuat kompleksitas permasalahan yang terjadi di kota turut berkembang cepat sehingga dibutuhkan solusi-solusi baru yang lebih inovatif dan memiliki jangkauan pemecahan masalah yang lebih besar. Dan salah satu metode pemecahan masalah di kota-kota modern yakni melalui konsep Smart City.
Guru Besar ITB di bidang Teknologi Informasi, Profesor Suhono Harso Supangkat menuturkan, secara definisi, Smart City adalah kota yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota.
“Dari definisi tersebut, kita bisa lihat kalau ciri solusi dalam Smart City yakni berupa pemikiran-pemikiran baru, terintegrasi, antar lembaga pemerintah hingga lembaga non-pemerintah, responsif terhadap persoalan kota serta solusi yang dirancang untuk menjadi solusi berkelanjutan, bukan hanya solusi sesaat,” ujar Suhono saat dihubungi melalui aplikasi pesan WhatsApp, Rabu (27/9/2017).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suhono menambahkan, model smart city setidaknya meliputi tiga aspek. Yakni smart economy, smart society dan smart environment. Smart economy meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, turisme, hingga perbankan. Smart society meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, layanan publik dan keamanan. Dan smart environment meliputi sektor energi, pengelolaan air, lahan dan udara, pengolahan limbah dan manajemen tata ruang.
“Aspek-aspek ini dapat tercapai jika terjadi hubungan yang baik antara tiga komponen yakni resources, enabler dan process. Resources merupakan sesuatu yang tersedia dan dapat digunakan oleh kota tersebut. Enabler adalah teknik atau metode apapun yang memungkinkan terlaksananya suatu proses atau aktivitas. Sedangkan process adalah inisiatif atau kegiatan yang dilakukan oleh enabler,” terangnya.
Kunci keberhasilan penerapan konsep Smart City di sebuah kota modern, lanjut Suhono, dengan penerapan seluruh komponen secara holistik. Komponen yang paling penting untuk mengakselerasi penerapan Smart City sendiri tidak hanya terletak pada smart infrastruktur, melainkan juga pada warga dan pemerintah kota.
“Infrastruktur, warga, dan pemerintah kota, merupakan enabler yang perlu ditonjolkan. Tidak sedikit kota yang terjebak hanya mengembangkan teknologi/aplikasi namun mengabaikan enabler. Contohnya sebuah kota yang sudah memiliki Command Center, tapi tetap saja kemacetan masih terjadi,” tuturnya.
Suhono menuturkan, kurangnya edukasi terhadap warga untuk mengubah perilaku keseharian menjadikan kesiapan penggunaan teknologi menjadi kurang maksimal. Beberapa kota yang sudah dan sedang membangun sebuah Command Center seperti Bandung, Surabaya, Denpasar, Makasar, Jakarta, Sleman, Menado, Binjai, Pontianak, dan Bogor, masih belum efektif untuk menyelesaikan persoalan kota.
“Penerapan Smart City menuntut adanya sebuah forum komunikasi sejenis Dewan Smart City. Kebutuhan ini muncul karena dalam mengintegrasikan semua komponen kota, seorang wali kota tidak sepenuhnya memiliki kewenangan mutlak. Integrasi dengan seluruh komponen kota, termasuk masyarakat kota harus dilakukan untuk mencapai sinergi yang dapat mengoptimalkan Smart City. Dewan Smart City ini berperan dalam beberapa hal seperti koordinasi antar semua komponen kota (pemerintah, non-pemerintah, masyarakat), menyusun rancang bangun Smart City, menyusun program kerja Smart City, dan mengevaluasi pencapaian program-program tersebut. Dewan Smart City tidak mengeksekusi proyek, namun mengkoordinasikan komponen kota agar proyek tersebut rampung,” tegasnya.(asp/RJN)
