Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, siap beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Program ini diproyeksikan menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, termasuk mereka yang putus sekolah hingga hidup di jalanan.
Kepastian itu disampaikan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja usai mendampingi kunjungan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (18/05/2026).
Menurut Asep, Pemkab Bekasi telah menyiapkan lahan seluas sekitar 5,4 hektare demi mendukung percepatan pembangunan sekolah berkonsep boarding school tersebut.
“Pemkab menyiapkan lahannya, sementara pembangunan fisiknya dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian PU,” ujarnya.
Yang menarik, Sekolah Rakyat bukan hanya menerima siswa baru, tetapi juga membuka pintu bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses pendidikan.
“Ada anak usia 13 tahun tapi belum pernah sekolah atau putus sekolah dan kembali masuk SD. Anak-anak seperti itu akan kita tarik lagi agar bisa sekolah,” katanya.
Program ini secara khusus menyasar masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah pusat. Pemerintah memastikan sekolah ini bukan untuk kalangan mampu, melainkan benar-benar diprioritaskan bagi warga yang membutuhkan.
“Yang diverifikasi itu desil 1 dan desil 2. Jadi memang untuk keluarga kurang mampu, termasuk anak-anak putus sekolah,” tegasnya.
Pada tahap awal, Kabupaten Bekasi mendapat kuota 270 siswa yang terbagi untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Masing-masing tingkat mendapat jatah 90 siswa dengan total sembilan rombongan belajar.
Saat ini proses pendaftaran dan verifikasi masih berlangsung. Data sementara menunjukkan sudah ada 10 calon siswa SD, 31 siswa SMP dan 80 siswa SMA yang mendaftar.
Asep menyebut Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat melalui program prioritas nasional tersebut.
“Alhamdulillah Bekasi mendapatkan Sekolah Rakyat dan juga proyek PSEL. Ini bentuk perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan persiapan pembangunan sebenarnya sudah dimulai sejak April 2025. Berbagai aspek seperti tata ruang, lingkungan, drainase hingga perizinan telah diproses.
Kini fokus pemerintah adalah memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan. Pendataan dilakukan menggunakan basis data Kementerian Sosial yang diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 38.180 keluarga kategori desil 1 dan 47.058 keluarga kategori desil 2 di Kabupaten Bekasi yang berpotensi menjadi sasaran program tersebut.
Tak hanya sekolah gratis, seluruh kebutuhan siswa juga akan ditanggung pemerintah mulai dari tempat tinggal, makan, seragam hingga fasilitas penunjang lainnya.
“Gratis dari masuk sampai lulus. Semua fasilitas penunjang juga disiapkan pemerintah,” kata Alamsyah.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada sebagian orang tua yang ragu melepas anaknya tinggal di asrama. Karena itu, sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami manfaat Sekolah Rakyat sebagai solusi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dan pembentukan karakter. (*)
