RJN, Bekasi – Guna memberikan pemahaman serta mempercepat proses pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian/penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Tahun 2018, Pada Rabu (27/3/19) di Gedung Wibawa Mukti Deltamas-Cikarang Pusat.
Bimtek tersebut diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah (PD) serta perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kabupaten Bekasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju mengatakan tujuan Bimtek pengenalan aplikasi e-LHKPN yang dilakukan hari ini dimaksudkan agar para pejabat wajib melaporkan LHKPN kepada KPK RI dengan menggunakan aplikasi e-LHKPN sebagai tempat laporan.pentingnya Bimtek ini, kata Uju sebagai tanggungjawab bagi ASN yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Uju, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaikan LHKPN adalah merupakan kewajiban kita semua selaku penyelenggara negara, serta sesuai dengan amanat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kpk Nomor 7 tahun 2016 bahwa laporan harus disampaikan setiap tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir, yakni 31 Maret 2019.
Berdasarkan data yang kami terima masih ada bapak/ibu yang ada dilingkungan kab. Bekasi yang belum mengisi/menyampaikan LHKPN, “untuk itu, dimohon untuk segera mengentri atau memposting LHKPN,” ujar Uju.
“Jadi saya minta seluruh yang hadir dalam bimtek ini agar dapat memahami dengan baik lewat aplikasi e-LHKPN ini, dan juga kepada tim dari kpk memberikan arahan bimtek kepada kami, agar apa yg kami sampaikan dalam bentuk LHKPN ini tidak terjadi kesalahan sehingga bisa langsung di verifikasi, tidak ada masalah dan bisa langsung diumumkan didalam lembaga negara,” tutupnya.(Advertorial)
