DPR Soroti Pengelolaan SDA, MIND ID Didorong Perkuat Peran Negara

JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.

Sorotan itu disampaikan Gunhar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI. Ia menilai masih besarnya keterlibatan swasta dalam menikmati manfaat ekonomi SDA perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pengelolaan sektor pertambangan.

Gunhar mengatakan, pembentukan Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, sejak awal diarahkan untuk memperkuat peran negara dalam pengelolaan mineral nasional.

Baca Juga :  Lumbung Padi 'Leuit' di Komplek Pemkab Bekasi Menjadi Misteri

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, pengelolaan SDA seharusnya tidak hanya berorientasi pada eksploitasi bahan mentah, tetapi juga mendorong hilirisasi, penciptaan nilai tambah, lapangan kerja, serta peningkatan penerimaan negara.

“Bahwa negara menguasai sumber daya alam, diolah sendiri, menjadi industri, menciptakan nilai tambah, sampai tujuannya adalah kemakmuran rakyat,” ujar Gunhar dalam RDP Komisi XII DPR RI.

Ia meminta kontribusi sektor pertambangan terhadap negara dapat terlihat secara jelas melalui penerimaan pajak, royalti, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maupun penciptaan lapangan kerja.

Gunhar juga mendorong transparansi dan evaluasi terhadap pengelolaan masing-masing entitas industri pertambangan. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi SDA dapat dirasakan lebih luas.

“Swasta lebih banyak yang menarik keuntungan dari sumber daya alam kita,” kata Gunhar.

Dorong Evaluasi MIND ID
Gunhar menilai MIND ID perlu terus diperkuat agar mampu menjalankan fungsi strategisnya dalam pengelolaan industri pertambangan nasional.

Ia juga mengaitkan hal tersebut dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Tujuan untuk kemakmuran rakyat itu seperti yang diamanatkan Pasal 33 itu sepenuhnya belum terlaksana,” tegasnya.

Karena itu, Komisi XII DPR RI mendorong evaluasi terhadap pengelolaan SDA sekaligus penguatan fungsi pengawasan dan kebijakan pemerintah.

Gunhar mengatakan DPR akan terus mengawal MIND ID sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan mandat pengelolaan kekayaan mineral nasional.

“Seluruh kekayaan alam ini kita berdayakan untuk kemakmuran,” pungkasnya.

(*)