RakyatJabarNews.com, Cikarang-Mantan Menteri Perumahan Rakyat kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa menilai proyek kota baru Meikarta yang dikembangkan oleh Lippo Group di kawasan Cikarang ini sangat menguntungkan negara. Terutama untuk sektor pajak.
Menurutnya, kota-kota itu bukan dibangun oleh negara atau pemerintah. Pemerintah hanya memberikan kisi kisi tentang infrastruktur dan kemudahan. Kota dibangun oleh inisiatif swasta.
“Karena itu adalah wilayah hak privat dari penduduk. Kan orang kau tinggal di mana tergantung orangnya di mana negara tidak bisa masuk ke sana. Pemicunya ada yang sekolah,” jelasnya.
Dia menjelaskan sewaktu menjabat sebagai menteri, dari sepuluh orang yang mengajukan KPR untuk MBR itu ada delapan orang belum mempunyai NPWP sehingga bank tidak bisa kasih. Maka dari itu masyarakat harusnya punya NPWP, tapi pihqknya tidak tahu di mMeikarta ini bisa jadi lima atau enam orang.
“jadi artinya ada sumbangan properti untuk memastikan seseorang dari yang bukan tekspayer yaitu tidak punya NPWP menjadi punya NPWP. Itu menjadi satu keuntungan sendiri untuk sektor negara dan yang kedua karena dia pembayar pajak tentunya sudah ada harapan untuk penghasilan PPH yang pasti,” tuturnya.
kemudian ketika tanah menjadi lempengking tidak itukan tidak menghasilkan apa-apa untuk pemerintah di mana tanah itu berada.
“Misalnya, waktu menjadi lempengking paling-paling yang dibayar adalah PBB tahunan yang dibayar rendah sekali dan tidak menimbulkan manfaat menghasilkan manfaat maksimum untuk pemerintah daerah Kabupaten Bekasi,” lanjutnya.
“Tapi,kemudian menjadi sesuatu yaitu daerah hunian mau tidak mau PBB nya meningkat, kalau PBB meningkat karena PBB dedicated kepada pemerintah maka dari pendapatan daerah (PAD) di daerah ini naik, itu pasti.kemudiah meringankan pusat dalam hal transfer daerah untuk viscalnya,” pungkasnya.(ziz/RJN)
