RakyatJabarNews.com, Cirebon – Dugaan penyelewengan Dana BanProv tahun 2016 dan fakta pungli (pungutan liar) prona mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu mulai diminta kejelasannya oleh masyarakat Kertawinangun. Kapolsek Sedong, AKP Guntur bersama Camat Sedong, Ade Sutardi memfasilitasi rapat audiens pada hari Senin (4/9) yang dijaga ketat oleh 65 personil Dalmas Polres Cirebon dan dihadiri oleh 10 orang perwakilan masyarakat Kertawinangun. Rapat tersebut berlangsung cukup tegang.
“Kami minta penjelasan kepada Kuwu baik pungli Prona ataupun penggunaan Dana BanProv dari tahun 2014 sampai 2016. Kami minta transparansi anggaran pembangunan yang sampai sekarang tidak memasang papan APBDes di tempat publik,” tutur Ahmadi, salah seorang perwakilan warga.
Menurut Zainal Abidin, prona yang sudah berjalan tersebut sudah ditangani oleh unit Tipikor Polres Cirebon. Bahkan sudah menyewa pengacara untuk mendampingi Pemdes Kertawangun dan menyerahkan prosesnya ke pihak berwajib.
Zainal Abidin sendiri menolak soal penyelewengan BanProv, karena sudah sesuai alur dan sudah ada yang mengawasinya. “Kami melaksanakan pembangunan sesuai peraturan dan sudah diperiksa Inspektorat tidak ada masalah. Bahkan kami bersama BPD selalu berkordinasi dan jika ada anggota BPD mungkin lupa,” jelasnya.
Sedangkan menurut Ade Sutardi Camat Sedong, dia meminta kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Kertawangun untuk menjaga kondusifitas wilayah. “Apabila masyarakat mendapati temuan di lapangan, maka harus dilaporkan ke pihak berwajib, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tuturnya. (Juf/RJN)
