RakyatJabarNews.com, Cirebon – Molornya pengesahan Revisi Perda RTRW Kabupaten Cirebon berdampak pada terbengkalainya pembangunan TPA di tiga tempat oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi tersebut membuat program pembangunan gagal dilaksanakan, dan anggaran sebesar Rp 21 milyar tidak terserap pada tahun Anggaran 2017.
Ketua Pansus Revisi Perda RTRW Suherman mengatakan, pengesahan harus mundur dari rencana yaitu disahkan pada akhir tahun 2017. Rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga bisa turun pada bulan ini.
“Pengesahan RTRW akan segera dilakukan pada bulan Januari pada tahun ini,” tuturnya saat ditemui awak media di halaman kantor Kuwu Lemahabang, di sela-sela acara serah terima jabatan Kuwu Lemahabang Kabupaten Cirebon, Kamis (4/1).
Anger, sapaan akrabnya melanjutkan, berkas rekomendasi yang masih di Kementerian Dalam Negeri, pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayahnya sangat dinantikan oleh banyak pihak. Apalagi pihak Dinas Lingkungan Hidup akan segera merealisasikan pembangunan TPA di tiga tempat, yaitu wilayah Cirebon Timur, Tengah, dan Barat.
“Molornya pengesahan RTRW membawa dampak pada program pembangunan di Kabupaten Cirebon, seperti pada tidak terserapnya Anggaran sebesar Rp 21 milyar yang dialokasikan untuk Pembangunan TPA di tiga wilayah,” jelasnya yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon.
Masih menurut Anger, dampak nyata dari molornya pengesahan RTRW pada pembangunan begitu terasa di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon, mulai dari TPA, kawasan pertambangan, dan industri. Akibatnya, pihak Swasta maupun Dinas khawatir jika melaksanakan pembangunan tanpa adanya Perda, sebab bisa dikenai sanksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
“Jelas dalam hal ini perlu landasan hukum dalam pembangunan, karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup khawatir disalahkan dan menjadi temuan BPK,” pungkasnya.(Ymd/RJN)
