RakyatJabarNews.com, Cirebon – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon didatangi sejumlah massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (MPPB), Selasa (17/7). Massa tersebut menuntut karena merasa kecewa dan janggal dengan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2018.
Berdasarkan pantauan RakyatJabarNews.com di lokasi, pihak polisi yang berjaga ketat di sekitar kantor KPU Kabupaten Cirebon, sambil memasang kawat berduri untuk mencegah massa masuk ke Kantor KPU. Mereka meminta 10 orang perwakilan dari massa untuk audiensi. Namun, pihak MPPB meminta setidaknya 20 orang perwakilan dari mereka, minimal 15 orang.
Meskipun begitu, pihak polisi tetap tidak mengizinkan untuk audiensi jika 15 orang, dan tetap pada 10 orang. Akhirnya, setelah tawar menawar, massa MPPB memilih untuk membubarkan diri dan akan kembali keesokan harinya, dengan jumlah massa yang lebih besar.
Menurut koordinator aksi MPPB, Raden Gilab Sugiono, aksi tersebut disinyalir karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cirebon. Pelanggaran yang dimaksud adalah mempertanyakan hilangnya 2.467 surat suara untuk Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon saat pemilihan Pilbup Cirebon lalu.
“Kami tidak percaya surat suara tersebut ikut terbakar saat pemusnahan surat suara rusak dan tak terpakai. Kami ingin mempertanyakan soal mekanisme pencetakan dan pendistribusian surat suara tersebut,” jelasnya saat ditemui usai aksi, Selasa (17/7).
Adapun terkait massa yang membubarkan diri, Sugiono menjelaskan, karena pihaknya ingin ada perwakilan 20 orang untuk audiensi, dan minimal 15 orang. Namun, pihak kepolisian tetap dengan perwakilan 10 orang.
“Bilangnya ruangannya sempit. Padahal di situ banyak ruangannya. Ada apa dengan KPU?” tegasnya.
Karena itu, lanjut Sugiono, pihaknya akan mendatangi kembali Kantor KPU Kabupaten Cirebon keesokan harinya, dengan melibatkan massa dan ormas se-Kabupaten Cirebon yang lebih besar.
Sedangkan menurut Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto saat ditemui di dalam Kantor KPU Kabupaten Cirebon, dirinya menjelaskan bahwa permintaan 10 orang perwakilan tersebut untuk menjaga kondusifitas. Apalagi di Kantor KPU Kabupaten Cirebon sendiri sedang berlangsung pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).
“Kita hanya menjaga kondusifitas saja. Yang namanya perwakilan itu tidak harus banyak-banyak. Jadi, 20 atau 15 orang itu sudah kebanyakan,” pungkasnya.(Juf/RJN)
