RakyatJabarNews.com, Bekasi – DPRD Kota Bekasi meminta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk mengkaji ulang rencana kebijakan sistem Ganjil Genap pada kendaraan mobil yang diterapkan di pintu tol Bekasi Barat dan Timur Kota Bekasi
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, mengatakan, kebijakan tersebut harus melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu agar tidak berdampak kemacetan parah di kota Bekasi. Sistem tersebut tidak memiliki kajian yang matang, salah satu indikasi yang tidak matang adalah karena dia tidak punya solusi yang tepat terhadap daerah daerah sekitar akses, yang nantinya akan dilalui terutama didaerah Kota Bekasi dan Kabupaten.
“Kalau tidak ada solusi secara langsung, Bekasi akan kena imbasnya yaitu macet dimana-mana,” jelasnya Ariyanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebanyakan penggunaan mobil yang semakin bertambah disetiap tahun, Pemerintah harus berani mengambil sikap
“Persoalan yang ada saat ini, karena tingginya jumlah kendaraan, kenapa si banyak yang memiliki mobil pribadi, faktornya karena kredit mobil sekarang mudah, Pemerintah harus tegas mengkajian secara komprehensif,” kata Ariyanto.
“Bila nanti sistem Ganjil genap dilakukan, masyarakat harus disiapkan moda transportasi alternatif seperti feeder Transjakarta, LRT dan angkutan umum lainnya, buktinya angkutan saat ini aja masih tidak memadai sedangkan jumlah masyarakat sangat banyak,” lebih lanjut
“Pembangunan tol Becakayu dan kereta cepat aja belum selesai dibangun masa udah pergantian sistem saja, itu bukan memberikan solusi tetapi memindahkan masalah saja,” kata Ariyanto.
“Saya sebagai wakil dari masyarakat akan mengatakan ke Walikota Bekasi atau Pemerintah Kota Bekasi karena dia sebagai pelaksana kebijakan dan dia harus menyambungkan suara masyarakat, kita minta sistem ganjil genap tersebut ditunda sampai ada infrstruktur jalan dan tranportasi masal yang sudah memadai,” keluhnya. (red/RJN)
