48 Jiwa, Jabar Bagian Selatan Perlu Ada Pemekaran

- Redaksi

Sabtu, 8 September 2018 - 13:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RJN, Bandung– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai perlu ada pemekaran daerah khususnya di wilayah Jabar bagian selatan. Menurutnya, jumlah penduduk di Jabar sebanyak 48 Juta jiwa atau terbesar se-Indonesia tidak sebanding dengan jumlah daerah saat ini, yaitu 27 Kota/ Kabupaten.

“Jadi akan kita perjuangkan untuk pemekaran, prioritasnya di Jabar selatan,” kata Emil, sapaan akrabnya, di Bandung, Jumat (07/09/2018).

Ia membandingkan, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 39 Juta jiwa memiliki 38 Kota/ Kabupaten. Pun dengan Sumatera Utara memiliki 33 daerah dengan jumlah penduduk 14 Juta jiwa.

Baca Juga :  Pemkab Bekasi Komitmen Pertahankan Lahan Sawah Dilindungi dalam RTRW

“Contoh Sumut jumlah penduduknya 14 Juta, daerahnya 33 maka jumlah uang yang munculnya kan jadi 33 kali, kita hanya 27 kali untuk jumlah penduduk yang sangat besar ini,” paparnya.

Rencana pemekaran daerah tersebut juga akan diaspirasikannya pada momentum Pilpres mendatang. “Nanti ada momunteum Pilpres kan akan kita aspirasikan,” ucapnya.

Baca Juga :  Kementerian ATR/BPN Komitmen Kembalikan Fungsi Laut di Tarumajaya

Gubernur mengatakan, pemekaran perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan dalam pelayanan publik. Contohnya, masyarakat di pelosok yang mengurus administrasi kependudukan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke ibu kota daerah.

“Ada yang sampai menempuh waktu 8 jam, kasian kan,” ujarnya.

Dipilihnya Jabar Selatan untuk pemekaran karena menurutnya selain memiliki daerah luas, potensi kepariwisataan pun sangat besar untuk dikembangkan. Daerah selatan pun alamnya sangat subur. Hal tersebut bisa berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Apabila pemekaran tersebut terealisasi maka tidak akan ada ketimpangan antara wilayah utara, tengah dan selatan.

Baca Juga :  Wujudkan Cirebon Smart City, Pemkot Cirebon Adakan 17 Kesepakatan dengan Swasta

Mengenai berapa daerah yang akan dimekarkan, Emil belum menyebut jumlahnya. Ia akan membahasnya terlebih dulu dengan DPRD Jabar.

“Berapa jumlahnya harus dibahas dulu dengan dewan,” ujarnya. (rls/RJN)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komisi III Desak Percepat Realisasi Infrastruktur
Harris Bobihoe: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses Cek Kesehatan Gratis
Tri Adhianto Ajak Sahabat MUI Berantas Judi Online dan Perkuat Pembinaan Sosial
2.416 KK di Bekasi Terdampak Kekeringan, BPBD Salurkan 575 Ribu Liter Air Bersih ke 20 Titik
DPRD Kabupaten Bekasi Revisi Perda Desa, Sesuaikan dengan UU Desa Terbaru
Plt. Bupati Bekasi Akan Panggil Direktur RSUD, Soroti Pelayanan hingga Kondisi Keuangan
Tri Adhianto Tinjau Hari Pertama Sekolah di SMPN 12 Bekasi, Pastikan MPLS Ramah Berjalan Optimal
Wali Kota Bekasi Dukung Pendataan BPS

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 22:48 WIB

Komisi III Desak Percepat Realisasi Infrastruktur

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:34 WIB

Harris Bobihoe: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sukses Cek Kesehatan Gratis

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:48 WIB

Tri Adhianto Ajak Sahabat MUI Berantas Judi Online dan Perkuat Pembinaan Sosial

Selasa, 14 Juli 2026 - 12:06 WIB

2.416 KK di Bekasi Terdampak Kekeringan, BPBD Salurkan 575 Ribu Liter Air Bersih ke 20 Titik

Senin, 13 Juli 2026 - 23:43 WIB

DPRD Kabupaten Bekasi Revisi Perda Desa, Sesuaikan dengan UU Desa Terbaru

Berita Terbaru

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra, H. Bodin, memberikan keterangan kepada awak media di sela-sela rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (16/7/2026).

Pemerintahan

Komisi III Desak Percepat Realisasi Infrastruktur

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:48 WIB

Kepala Desa Burangkeng Nemin Bin H. Sain.

Pilkades

Kades Burangkeng Minta Perda Desa Tak Tergesa-gesa

Kamis, 16 Jul 2026 - 19:41 WIB

Kerjasama Hubungi Kami