Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa dalam rapat paripurna yang digelar di gedung Nusantara II kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024.
Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah penentuan masa jabatan kepala desa (kades) yang kini menjadi delapan tahun.
Pimpinan rapat paripurna pengesahan RUU Desa dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel.
Pembahasan RUU Desa bersama pemerintah disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, sebelum diminta persetujuan untuk mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang.
Kesepakatan untuk mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang diperoleh setelah Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh peserta sidang. Penyetujuan tersebut diikuti oleh ketukan palu pengesahan.
Revisi UU Desa menegaskan bahwa masa jabatan kades kini berlangsung selama delapan tahun, dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, masa jabatan kades diatur selama enam tahun sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebelum direvisi.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
