RakyatJabarNews.com, Cirebon – Ada dinamika baru pada dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon setelah SMK Negeri 1 Lemahabang didemo oleh 1.700 siswanya yang menuntut dikuranginya Dana Partisifasi Masyarakat, serta mempertanyakan rincian penggunaan dari Dana Partisifasi yang dikelola oleh pihak sekolah agar transfaran dalam penggunaannya pada hari Rabu (22/11) kemarin.
Saat dikonfirmasi Nana Karnadi Ketua Komite Sekolah melalui Budisono sebagai Sekretaris di ruang Komite SMK Negeri 1 Lemahabang menjelaskan jika kesepakatan Dana Partisifasi Masyarakat merupakan hasil rapat dengan orang tua siswa yang ingin anak-anaknya mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berstandar nasional. Adapun untuk rincian yang ada di dalam RKAS sangatlah banyak, ada lebih dari 300 item.
“Tuntutan dari siswa yang mendemo kemarin minta pemotongan Dana Partisifasi sungguh tidak relevan, karena nilai dari Dana Partisifasi merupakan kesepakatan dari rapat dengan orang tua yang ingin anak-anaknya mendapatkan layanan pendidikan yang berstandar mutu nasional. Dan khusus untuk rincian itu lebih dari 300 item dalam RKAS,” jelasnya saat ditemui awak media, Kamis (23/11).
Ditambahkan Budisono, bahwa Komite mengadakan kesepakatan dengan orang tua sehingga apa yang terjadi saat demi kemarin merupakan hal yang baru pada Dunia Pendidikan di Kabupaten Cirebon, di mana dalam hal ini Pihak Sekolah bersama Komite yang ingin agar para siswanya mendapatkan pendidikan yang lebih bermutu, tapi malah didemo siswanya.
“Ini merupakan fenomena baru pada dunia pendidikan di Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini kami pihak Komite dan sekolah yang memikirkan bagaimana caranya agar lulusan dari SMK Negeri 1 Lemahabang semakin bermutu dan bisa bersaing, tapi malah didemo oleh siswanya sendiri,” jelasnya.
Masih menurut Budisono, adanya Dana Partisifasi merupakan kebutuhan yang mengacu pada Standard Mutu Nasional, yaitu pada kisaran biaya antara Rp 4,5 juta sampai Rp 6 juta persiswanya. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam hal ini BOS Pusat hanya Rp 1,4 juta dan BOS Provinsi hanya Rp 500 ribu saja. Sehingga, untuk mencapai angka minimum Rp 4,5 juta dibutuhkan Dana Partisifasi Masyarakat.
“Adanya Dana Partisifasi ini merupakan kebutuhan yang mengacu pada biaya minimum standard Pendidikan Nasional tingkat SMK, yaitu Rp 4,5 juta tiap siswanya. Sedangkan Bantuan Oprasional Sekolah dari lemerintah hanya Rp 1,9 juta saja. Sehingga untuk meningkatkan Mutu Pendidikan untuk siswa, Komite mengadakan rapat dengan orang tua,” jelasnya.
Selain itu, jika melihat RKAS pada tahun sebelumnya anggaran Oprasional Sekolah pertahun ajaran itu menyerap dana Rp 4 milyaran, sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tahun ajaran ini dalam RKAS dinaikan anggarannya dan disesuaikan dengan laju inflasi agar relevan menjadi Rp 4,5 milyar, supaya para siswa mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai standard Mutu Nasional.
“Dalam RKAS tahun ajaran kemarin saja menyerap anggaran Rp 4 milyaran lebih, dan pada tahun sekarang kita naikan dengan laju inflasi menjadi Rp 4,5 milyar agar relevan dengan perkembang zaman,” pungkasnya.(Juf/RJN)
