RakyatJabarNews.com, Bekasi – Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang bersentuhan langsung ke masyarakat jelang pemilihan kepala daerah bakal ada kenaikan. APBD Kota Bekasi pada 2018 diproyeksikan mencapai Rp5,9 triliun.
Asisten Daerah III bidang Administrasi, Dadang Hidayat mengatakan, nilai APBD tahun depan meningkat dibanding tahun ini sebesar Rp 5,4 triliun setelah dirubah menjadi Rp5,7 triliun. Adapun porsi belanja tahun depan sebesar 56 persen, dan belanja tidak langsung atau pegawai sebesar 44 persen.
“APBD masih dibahas, belum final, paling lambat 30 November,” kata Dadang, Rabu (08/11).
Dadang melanjutkan, organisasi perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar seperti Dinas PUPR sebesar Rp900 miliar, karena menyangkut infrastuktur jalan dan saluran. Selain itu, ada peningkatan alokasi anggaran untuk program kemasyarakatan lainnya.
Ia mencontohkan, kenaikan anggaran untuk program kemasyarakatan seperti pemberian insentif bagi ketua RT dari Rp1 juta menjadi Rp1,250 juta, kemudian untuk ketua RW dari Rp1,5 juta menjadi Rp1,750 juta, ada pula kenaikan insentif bagi anggota perlindungan masyarakat dan kader posyandu dari Rp200 ribu menjadi Rp500 ribu. “Paling besar untuk kartu sehat, hampir Rp200 miliar,” kata dia.
Dadang mengatakan, kenaikan insentif bagian dari upaya pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat demi keberlangsungan pemerintahan yang baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun. “Juga tak ada kaitannya dengan Pilkada, ini murni hasil kajian dari tim anggaran,” kata Dadang.(Ziz/RJN)
