RJN, Jakarta – Sejak empat tahun terakhir, perkembangan infrastruktur di Indonesia terutama jalan tol berkembang pesat, tak hanya Pulau Jawa, pembangunan jalan tol terintegrasi juga merambah ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Selain pembangunan jalan tol yang semakin masif, industri jalan tol juga dihadapkan pada tantangan pendanaan pembangunan dan pengoperasian jalan tol. Tantangan yang dihadapi industri jalan tol sejalan dengan upaya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol, Rabu (5/11/2018).
Hal ini terungkap dalam _Focus Group Discussion_ (FGD) Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Rabu (5/12). Acara yang mengusung tema “Revitalisasi Industri Jalan Tol: Menyongsong Konektivitas Jalan Tol Trans Jawa dan Sumatera” ini dibuka oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan turut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana, Kasubditwal dan PJR Ditgakkum Korlantas POLRI Kombes Pol Bambang Sentot Widodo, Ketua ATI Desi Arryani, Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono dan sejumlah direksi BUJT.
Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, ATI diharapkan dapat menjamin keberlangsungan usaha dan manfaat infrastruktur jalan tol bagi masyarakat dan bersinergi dengan Kementerian PUPR. “Selamat atas pengukuhan para pengurus ATI, ke depannya diharapkan seluruh anggota ATI akan menjadi mitra kerja yang simbiosis mutualis. Kita dapat memperbaiki pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan di jalan tol terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyempatkan membuka FGD dan menyematkan pin kepada pengurus ATI sebagai simbolisasi perkenalan dan pemberian ucapan selamat kepada susunan pengurus ATI yang baru.
Untuk susunan Pengurus ATI Periode 2018-2023 yaitu:
1. Ketua Umum : Desi Arryani
2. Sekretaris Jenderal : Kris Ade Sudiyono
3. Bendahara : M. Ramdani Basri
4. Anggota Pengurus :
– Bidang Kebijakan Investasi : Herwidiakto
– Bidang Kebijakan Pembangunan : Bambang Pramusinto
– Bidang Kebijakan Pengembangan Transaksi Tol : Subakti Syukur
– Bidang Kebijakan Pengembangan Lalu Lintas : Suarmin Tioniwar
– Bidang Kebijakan Pemeliharaan : Trihadi Karnanto
– Bidang Kebijakan Komunikasi Publik : Banu Setianto
Dalam kesempatan pertama ajang FGD, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto menekankan bahwa peran jalan tol adalah untuk mendukung sistem logistik Nasional, sehingga dapat menciptakan efisiensi dan menekan biaya logistik. “Dengan penyediaan infrastruktur dalam hal ini jalan tol, para penggerak ekonomi dapat memperkirakan biaya logistik, dari point to point, lebih pasti dibandingkan dengan jalan nasional. Ini dapat menghasilkan biaya logistik yang efektif dan efisien sehingga biaya-biaya menjadi turun di masyarakat.”
“Terus pertahankan inisiasi pembangunan infrasturktur dari ATI dalam komitmennya, tidak hanya di Jawa dan Sumatera, tetapi juga meningkatkan konektivitas dari Pulau Bali ke wilayah Timur dapat terwujud sehingga dapat membuka wilayah ekonomi baru,” imbuh Sugiyartanto.
Sugiyartanto menambahkan bahwa ATI diharapkan memilik peran strategis di industri jalan tol, yaitu mendukung Kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur demi terwujudnya konektivitas Trans Jawa dan Sumatera yang efektif, efisien dan akuntabel. Selain itu ATI memiliki tiga peran utama yang diharapkan mendukung pengembangan jalan tol di Indonesia. Pertama, mendorong terciptanya industri jalan tol yang sehat dan berdaya saing. Kedua, mendukung pengusahaan jalan tol melalui pengembangan inovasi dan penerapan teknologi yang memperhatikan kualitas, keamanan dan berwawasan lingkungan. Ketiga, melalui pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU), ATI dapat menjadi wadah bagi BUJT bersinergi dan membantu Pemerintah mengatasi backlog pembiayaan infrastruktur.
“Alhamdulillah, sudah sangat banyak, sudah terjadi percepatan, dan sudah ada delivery-delivery dari proyek-proyek yang sekarang sudah beroperasi,” kata Desi. Di dalam revitalisasi industri jalan tol, tambahnya, memang banyak hal besar yang harus dihadapi sebagai pengusaha jalan tol. “Misalnya, yang paling dekat adalah teknologi. Baru saja, kita menyelesaikan cashless, 100% non tunai tahun lalu. Kita harus sudah siap menghadapi persiapan teknologi yang lebih canggih setelah cashless, yang ultimate-nya adalah multi lane free flow,” lanjutnya.
Penyelenggaraan FGD ini merupakan bagian dari berbagai rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan oleh ATI. Keluaran FGD ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada perkembangan industri jalan tol nasional, khususnya pada program kemitraan strategis antara pemerintah dan badan usaha, dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan jalan tol di Indonesia.
Sebagai asosiasi profesional yang mewadahi 56 BUJT di Indonesia, keberadaan ATI juga diharapkan dapat ikut bersinergi dalam upaya meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan usaha jalan tol bagi masyarakat, serta meningkatkan peran serta seluruh anggota menjadi bagian dari stakeholder pembangunan Indonesia.(red/rjn)
