Jawa Barat – Gubernur Jawa Terpilih yang akan dilantik pada 20 Februari 2025, Dedi Mulyadi menilai penyaluran bantuan dana ke setiap desa di Jawa Barat belum bisa dikatakan adil.
Berdiskusi bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, KDM memaparkan tentang apa yang akan dilakukan untuk pemerataan pembangunan desa.
“Fokus hari ini kita akan membahas pemerataan pembangunan desa. Salah satu Problem hari ini adalah masyarakat terus meributkan soal transparasi pengelolaan dana desa,” katanya dari YouTube Channel Kang Dedi Mulyad, Kamis (13/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Permasalahan lainnya, menurut KDM masih banyak di Jawa Barat desa-desa yang tertinggal, mulai dari Infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan yang dirasa masih kurang baik.
Setelah nanti dilantik, KDM akan langsung merubah mindset tentang bantuan desa. Menurutnya jika bantuan dana di sama ratakan akan terjadi ketidakadilan, caranya disebut KDM mengacu pada jumlah penduduk dan luas wilayah di desa tersebut.
“Hari ini dibikin 130 rata, sekarang saya mau rubah tidak didasarkan rata, didasarkan jumlah penduduk di setiap desa dan luas wilayah,” ujarnya.
Bantuan dana desa nantinya akan menyasar ke berbagai aspek, diantaranya bantuan rumah tidak layak huni, bantuan pengembangan pertanian, irigasi pedesaan, dan penanganan gizi buruk.
Menurutnya perlu dirumuskan formula yang terbaik dari seluruh bantuan agar bantuan tersebut tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi keributan soal anggaran desa.
“Semua rumusan itu kan lokusnya (tempat) kebanyakan desa, kita ingin juga merumuskan formula apa yang paling terbaik, dari seluruh bantuan, agar ujungnya tidak selalu keributan, dan menjadi lebih efektif,” tuturnya. (*)
Penulis : Aldi Salman
