Subang – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, menyerukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Ajakan itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
“Saya mengajak seluruh masyarakat Subang untuk ikut aktif mengawasi jalannya pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Bupati Reynaldy dalam pernyataannya.
Ajakan tersebut bukan sekadar seruan normatif, melainkan bagian dari komitmen serius pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata bergantung pada pemerintah, melainkan hasil sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mewujudkan Subang yang lebih baik bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Pemerintahan yang kuat lahir dari pengawasan rakyat yang peduli. Subang Ngabret menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas!” tandasnya.
Rakor Nasional, Subang Ambil Bagian
Dalam forum strategis yang digelar KPK tersebut, Bupati Reynaldy hadir bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta kepala daerah dari enam provinsi lainnya, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Banten. Kehadiran para pemimpin daerah tersebut menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun sinergi lintas wilayah dalam upaya pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dalam arahannya menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD adalah amanah dari rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
“Anggaran yang berasal dari rakyat harus kembali kepada rakyat. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Pemerintahan harus dibangun di atas nilai kejujuran dan tanggung jawab,” ujar Johanis Tanak dalam forum tersebut.
Subang Menuju Pemerintahan Akuntabel
Bupati Reynaldy menyambut baik arahan KPK dan menyatakan bahwa hal itu sangat sejalan dengan arah kebijakan dan visi pembangunan di Kabupaten Subang.
“Komitmen pemberantasan korupsi ini sejalan dengan visi kami dalam membangun Kabupaten Subang yang akuntabel, efektif, dan berpihak kepada rakyat,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengawasan publik bukan untuk mencurigai, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan asas keterbukaan dan keadilan.
Melalui penguatan sistem, transparansi data, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan, Pemerintah Kabupaten Subang berharap dapat menciptakan budaya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Pemerintahan Bersih, Rakyat Percaya
Menurut Reynaldy, upaya pemberantasan korupsi tak hanya tentang menindak, tetapi lebih kepada membangun sistem yang menutup celah penyimpangan. Karena itu, ia mendorong peningkatan kualitas SDM aparatur, digitalisasi layanan publik, dan transparansi anggaran sebagai strategi utama.
“Pemerintah yang bersih akan melahirkan kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu adalah fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat, Subang terus melaju menuju pemerintahan yang profesional, responsif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam semangat “Subang Ngabret”, Bupati Reynaldy mengajak semua pihak untuk menjaga dan mengawal integritas penyelenggaraan pemerintahan demi masa depan Subang yang lebih baik. (*)
