RakyatJabarNews.com, Bekasi – Kota Bekasi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menjadikan olahan sampah sebagai pembangkit tenaga listrik. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sudirman, Rabu (22/12/2017) sore.
Teknologi mengubah sampah menjadi sumber listrik di Kota Bekasi itu terdapat pada Pembangkit Listrik berbasis Sampah (PLTSa) Sumur Batu yang terletak di Kecamatan Bantar Gebang.
PLTSa Sumur Batu sendiri telah dihadirkan oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama pihak swasta sejak tahun 2015 lalu. Pada awalnya, PLTSa ini tidak berjalan maksimal akibat hambatan teknis, namun pada tahun ini sistem itu diklaim telah dapat beroperasi.
“Kota Bekasi menjadi percontohan bagi kota dan kabupaten lainnya, jika kota dan kabupaten yang ada di Indonesia menerapkan seperti yang ada di Kota Bekasi, maka persoalan sampah akan selesai dan Indonesia tidak akan kekurangan energi,” ujar Sudirman.
Sementara itu, PT Nusa Wijaya Abadi, selaku operator PLTSa, melalui Komisarisnya, Tedy Sujayanto mengatakan, uji coba pengelolaan sampah menjadi energi listrik sudah dilakukan oleh pihaknya sejak Maret 2017 dan saat ini pengelolaan sampah dapat menghasilkan listrik 1,5 megawatt dari setiap 144 ton sampah per hari.
“Ke depan kami rencanakan ada empat pembangkit lagi di tiap zona TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sehingga mampu menghasilkan 34 megawatt dari pembakaran sampah hingga 2.200 ton per hari,” kata Tedy.
Tedy menuturkan, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini merupakan sebuah upaya untuk menekan volume sampah yang ada di Kota Bekasi sekaligus menciptakan energi terbarukan.
“Dalam operasi yang kita lakukan tidak melakukan pencemaran karena kita membakar sampah kurang dari tiga detik. Keuntungan bagi warga Kota Bekasi sampah menjadi energi listrik, yang dapat mengurangi gunungan sampah yang ada di TPA Sumur Bekasi,” kata Tedy.
Namun saat ini, kata Tedy, listrik yang dihasilkan oleh pihaknya belum bisa disalurkan ke warga Kota Bekasi karena terlebih dahulu harus ada izin dari pemerintah pusat.
“Listrik yang digunakan sementara ini hanya untuk keperluan operasional kantor kami dulu sambil menunggu keputusan pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, teknologi pemusnahan sampah berbasis energi ini akan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
“Yang membangun dan mengelola pembangkit listrik tenaga sampah ini pihak swasta,” kata Rahmat.
Dalam hal ini, tambah Rahmat, Pemkot Bekasi akan mendapatkan kompensasi dari produksi listrik berbahan sampah dari pihak ketiga tersebut. “Dan keuntungan lainnya, volume sampah yang ada di Kota Bekasi akan terus berkurang sehingga alokasi dana bagi perluasan lahan TPA bisa ditekan,” katanya. (Ziz/RJN)
