RJN, Bekasi – Forum Masyarakat Sriamur (Formasri) menduga Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi main mata mengenai Ijin Pembangunan perumahan Bekasi Green City yang berlokasi di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Sabtu (28/12/2019).
Korlap Formasi Darip menyesalkan inkonsistensi Pemda Bekasi dalam menindak pengembang yang nakal. Pasalnya dia mengatakan pembangunan Perumahan Bekasi Green City yang diduga tidak atau belum mengantongi ijin ini sebelumnya pernah disegel oleh Satpol PP tetapi masih ada aktivitas pembangunan seperti pengurugan dan pemagaran.
” Iya kan sudah jelas disegel kenapa masih ada pengurugan dan pemageran artinya pekerjaan pembangunan tetep jalan. Saya menduga satpol PP dan Bupati Bekasi main mata mengenai ijin proyek pembangunan Perumahan Bekasi Green City oleh pengembang PT. HDP. Dan penyegelan apa cuma pencitraan aja ?” sesalnya.
Lanjut Darip tanah kas desa (TKD) yang berada di desanya sudah banyak yang beralih menjadi perumahan tanpa prosedur yang diduga tidak sesuai peraturan.
Menurutnya, TKD yang ada di Desa Sriamur tambun utara jumlah luasnya mencapai 1.484.093 meter, yang dimiliki 13 desa di Kabupaten dan Kota Bekasi. Namun saat ini keberadaannya sudah menjadi perumahan dengan prosedur yang tidak jelas. Contohnya lahan perumahan Bekasi Green City, yang telah disegel oleh Satpol PP.
”Ada sebanyak 60 hektar lahan TKD di perumahan ini, dan telah menjadi sertifikat tanpa proses ruislagh yang jelas, diduga dilakukan oleh mafia tanah, yakni PT. Griya Bangun Bersama (GBB) dan juga diduga ada Oknum Petinggi Desa. Dan tanah itu dijual ke PT Hasanah Damai Putra (HDP),” bebernya saat dimintai keterangan perihal perumahaan tersebut.
(red/rjn)
