KABUPATEN BEKASI – Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bekasi dinilai harus dibarengi dengan kesiapan pengelolaan sampah. Hal itu disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi saat mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Pansus 16 DPRD Kabupaten Bekasi.
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Persampahan DLH Kabupaten Bekasi, H. Mansyur Sulaiman, mengatakan meningkatnya jumlah pengunjung di suatu destinasi wisata hampir selalu diikuti dengan bertambahnya volume sampah. Karena itu, aspek pengelolaan lingkungan tidak boleh diabaikan dalam penyusunan regulasi kepariwisataan.
“Kalau sebuah kawasan ditetapkan menjadi destinasi wisata, pasti pengunjungnya bertambah. Dampaknya, volume sampah juga meningkat. Itu harus diantisipasi sejak awal, jangan setelah kawasan wisata ramai baru dipikirkan pengelolaannya,” kata Mansyur usai rapat Pansus 16 DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (7/7/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, DLH pada prinsipnya siap mendukung pengembangan kawasan wisata. Namun, pelayanan persampahan harus disesuaikan dengan lokasi destinasi yang ditetapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif.
“Intinya tinggal koordinasi. Kalau nanti sudah ditetapkan wilayah mana yang menjadi destinasi wisata, kami siap menyesuaikan pelayanan persampahannya sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Mansyur menambahkan, pengelola destinasi wisata juga memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat penampungan sementara (TPS), tempat sampah di titik-titik strategis, hingga sistem pengangkutan sampah.
Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut penting agar sampah tidak menumpuk ketika jumlah wisatawan meningkat, terutama saat akhir pekan atau musim libur.
“Pengelola kawasan harus ikut menyiapkan sarana pendukung. Jangan sampai tempat wisatanya ramai, tetapi fasilitas pengelolaan sampahnya tidak tersedia. Itu justru akan menimbulkan persoalan lingkungan,” katanya.
Ia menegaskan, DLH siap mendukung pengembangan sektor pariwisata selama aspek kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.
Menurutnya, destinasi wisata yang bersih dan tertata akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus menjaga kualitas lingkungan di sekitarnya.
“Pengembangan pariwisata harus berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan. Kalau dua hal itu bisa dijaga, destinasi wisata akan lebih nyaman dan berkelanjutan,” tutup Mansyur.
(*)










