Bandung – Dedi Mulyadi kembali mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Jawa Barat 2024. Didampingi oleh Erwan Setiawan, ia membawa sejumlah program untuk membebaskan Jawa Barat dari segudang permasalahan.
Kepada detikJabar, ia menceritakan berbagai masalah di Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini, salah satunya ialah kekurangan air bersih. Musim kemarau ini memang memperparah terjadinya kekeringan di Jawa Barat. Tapi kata Dedi, hampir seluruh daerah di Jabar sebetulnya sudah merasakan minimnya pasokan air bersih.
“Hampir semua daerah merata kekurangan air bersih. Di daerah yang dataran kering juga kurang air bersih, pantai kurang air bersih, bahkan daerah gunung juga sama padahal harusnya berlimpah. Masalahnya akses teknologinya tidak berjalan dengan baik,” kata Dedi, Kamis (29/8/2024).
Dedi yang mengaku hobi keliling daerah mengendarai motor itu, kerap bertemu dengan masyarakat yang mengeluhkan masalah air bersih. Fakta yang ditemukan Dedi dari 2.000 desa yang telah dikunjunginya, wilayah gunung pun kurang air bersih dan butuh akses yang sesuai.
Solusinya, menurut Dedi ialah infrastruktur air bersih yang ia akui memang butuh biaya besar. Tapi, Dedi bilang tak mau kehilangan akal. Katanya, ada banyak cara untuk mewujudkan tujuan yang baik demi masyarakat.
Ya infrastruktur air bersih dibenahi. Ya biaya itu gini, kalau hanya satu lembaga yang menangani menjadi besar, tetapi kalau terintegrasi provinsi, kabupaten, dan desa itu menjadi satu kesatuan program ya menjadi kecil gitu loh,” ucapnya.
“Saya dulu ketika jadi Bupati (Purwakarta), itu air bersih menjadi salah satu fokus program yang saya jalani. Kalau yang di Kota ya karena ada perusahaan daerah air minum, investasi infrastruktur untuk jaringan air bersih zaman saya relatif besar,” sambungnya.
Dedi juga bercerita bahwa ada sejumlah daerahnya saat menjabat sebagai Bupati. Ada yang tidak terjangkau oleh jaringan pipa air minum PDAM karena masih ada keterbasan teknologi geolistrik di berbagai tempat.
“Segala cara bisa. Kalau saya kan dari dulu kalau sudah punya tujuan begitu, terus kemudian sampai saya membeli sumber-sumber air bersih di pegunungan. Jadi Pemda membeli sumber-sumber air bersih pegunungan, dipasangin pipa, kemudian disalurkan ke desa-desa, jadilah itu unit layanan air bersih yang dikelola oleh Desa,” cerita Dedi.
Dari program air bersih ini, satu yang ia sorot adalah pentingnya intergrasi data. Menurutnya, di Jawa Barat masih banyak permasalahan yang belum terpetakan dengan baik karena pendataan belum saling berkesinambungan.
Intergrasi data ini juga berpengaruh pada permasalahan lainnya, yakni rutilahu. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat angka rumah layak huni di Tanah Sunda pada tahun 2023 yakni hanya sebesar 54,17%.
“Masalah rutilahu ini ada di data yang tidak valid. Nah itu tadi, integrasi itu yang penting. Sehingga nanti itu RT memiliki peran penting. Jadi nanti kalau misalnya di sebuah desa ada problem, itu nyalahinnya nggak usah kemana-mana, tinggal ke RT-nya. Karena yang nanti diberikan tugas untuk melakukan pendataan secara komprehensif RT-RW,” ujar Dedi. (*)
Sumber Berita: detikjabar
