Pengelola Minta Pemerintah Tengahi Konflik Keraton Kasepuhan

- Redaksi

Kamis, 19 Agustus 2021 - 20:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Badan Pengelola Taman Air Goa Sunyaragi (BP TAGS) menyatakan sikap terkait kisruh di Keraton Kasepuhan Cirebon. Badan yang mengelola objek wisata TAGS di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon ini menyatakan menunggu keputusan resmi pemerintah.

Menurut Kepala Bagian Humas BP TAGS, Eko Ardi Nugraha, saat ini pihaknya dalam kondisi status quo. Pihaknya meminta pemerintah daerah hingga pusat untuk turut campur menyelesaikan kisruh tersebut.

“Kami meminta Wali Kota Cirebon (Nashrudin Azis), Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) hingga Presiden (Joko Widodo) untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini, karena baik situs Goa Sunyaragi dan Keraton Kasepuhan merupakan aset bangsa Indonesia yang dilindungi undang-undang cagar budaya,” ujar Eko Ardi, Kamis (19/8).

Menurut Eko Ardi, Goa Sunyaragi merupakan aset sejarah milik warga Cirebon dan Pemerintah Indonesia. Sehingga pihaknya tidak mau ikut campur dalam konflik yang sedang terjadi di Keraton Kasepuhan ini.

Baca Juga :  Fakta Sejarah, Ternyata Cirebon Proklamasikan Kemerdekaan RI Lebih Cepat

“Goa Sunyaragi bukan milik pribadi Sultan dan keluarganya, namun milik masyarakat Indonesia khususnya warga Cirebon yang pengelolaannya memang disetujui oleh keraton Kasepuhan,” tambah Eko Ardi.

Adapun saat ini objek wisata TAGS juga masih tertutup untuk kegiatan wisata karena masih dalam kondisi PPKM di wilayah Kota Cirebon. Pihaknya pun tidak merasa terganggu dengan dinamika kepemimpinan di internal Keraton Kasepuhan.

“Goa Sunyaragi sudah hampir 2 bulan ini tutup dan tidak menerima kunjungan. Kami akan kembali membuka menunggu keputusan pemerintah,” tutup Eko.

Baca Juga :  GMBI Cirebon Raya Dukung Keraton Gebang Sebagai Destinasi Wisata

Sementara Wakil Direktur BPTAGS, R Chaidir Susilaningrat meminta agar persoalan di Keraton Kasepuhan dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat.

“Jangan sampai konflik yang ada menjadikan wibawa dan kehormatan Keraton tergerus,” ujar R Chaidir.

Chaidir juga meminta pemerintah daerah dan pusat ikut menyelesaikan guna memberikan solusi terbaik.

“Pemerintah harus ikut (menyelesaikan), sebagai pemegang otoritas dalam sistem hukum dan kekuasaan di negara Republik Indonesia,” katanya.

(ing)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Masjid Baitul Makmur Cibitung Gelar Kurban 15 Hewan, Warga RW 016 Gotong Royong
Bapenda Kabupaten Bekasi Tegaskan Nilai Rp1 Juta per Meter Bukan Ketentuan Wajib dalam Perhitungan BPHTB
Revisi DPT BPD Muktiwari Disepakati, Ditarget Rampung 30 April
DPT Desa Muktiwari Diprotes Warga, Panitia BPD Buka Suara
PHD Bekasi Dorong Pelayanan Jemaah Haji Mandiri Lebih Optimal dan Merata
Plt Bupati Bekasi Ajak Mahasiswa Kolaborasi Bangun Daerah, DPRD Siap Kawal Aspirasi
Pemkab Bekasi Terapkan WFH 50% untuk ASN
Wawalkot Bekasi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging di Summarecon Mall

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 17:23 WIB

Masjid Baitul Makmur Cibitung Gelar Kurban 15 Hewan, Warga RW 016 Gotong Royong

Senin, 25 Mei 2026 - 10:20 WIB

Bapenda Kabupaten Bekasi Tegaskan Nilai Rp1 Juta per Meter Bukan Ketentuan Wajib dalam Perhitungan BPHTB

Sabtu, 25 April 2026 - 13:22 WIB

Revisi DPT BPD Muktiwari Disepakati, Ditarget Rampung 30 April

Jumat, 24 April 2026 - 14:00 WIB

DPT Desa Muktiwari Diprotes Warga, Panitia BPD Buka Suara

Minggu, 12 April 2026 - 10:40 WIB

PHD Bekasi Dorong Pelayanan Jemaah Haji Mandiri Lebih Optimal dan Merata

Berita Terbaru