Kota Bekasi – Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (8/3/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Peristiwa tersebut membuat warga dan pekerja di sekitar lokasi panik.
Informasi dari warga sekitar menyebutkan longsor terjadi secara tiba-tiba setelah curah hujan tinggi mengguyur kawasan tersebut. Petugas langsung dikerahkan untuk melakukan penanganan dan proses evakuasi di lokasi kejadian.
“Katanya ada korban jiwa, tapi jumlah pastinya belum diketahui,” ujar salah satu warga di sekitar lokasi.
Menanggapi kejadian itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendesak Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan korban.
“Terutama kepada para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang terluka, harus segera ditangani dan diberikan santunan yang layak,” kata Latu.
Menurutnya, peristiwa longsor di TPST Bantargebang bukan kali pertama terjadi dan menjadi peringatan serius terkait pengelolaan sampah di kawasan tersebut.
Komisi II DPRD Kota Bekasi, lanjut Latu, akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup serta pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Kami akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait untuk membahas persoalan ini sampai tuntas. Masyarakat Bantargebang membutuhkan kejelasan terkait pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dan juga TPA Sumur Batu,” ujarnya.
Latu juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turun langsung melihat kondisi di lapangan, mengingat TPST Bantargebang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah dari Jakarta.
“Jangan hanya karena sudah memberikan dana bantuan lalu merasa selesai. Pemprov DKI Jakarta harus melihat langsung kondisi TPST Bantargebang,” katanya.
Ia menilai bantuan dana dari Pemprov DKI Jakarta tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar Bantargebang.
“Kalau Pemerintah Kota Bekasi tidak sanggup mengelola sampah di TPST Bantargebang, lebih baik ditutup. Warga sudah lelah dengan persoalan sampah ini,” tegasnya.
Menurut Latu, yang dibutuhkan warga bukan sekadar kiriman sampah dari Jakarta, melainkan pemulihan lingkungan dari dampak pengelolaan sampah yang selama ini terjadi.
“Kita tidak butuh kiriman sampah dari DKI. Yang dibutuhkan warga adalah pemulihan ekologi lingkungan Bantargebang,” pungkasnya.(ADV)
