Nasional – Presiden Prabowo Subianto mengancam akan melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai masih ‘bandel’ dan tidak bekerja dengan benar untuk rakyat.
Dalam pidatonya di acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) pada Rabu (5/2), Prabowo kembali memberi peringatan akan menindak menteri yang tidak berubah meski sudah berulang kali diberikan peringatan.
“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selepas acara, Prabowo kembali menegaskan kepada awak media apabila dirinya akan menyingkirkan Menteri yang tidak bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat. Hal itu juga ia sampaikan menjawab peluang adanya reshuffle atau kocok ulang kabinet pasca 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.
“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” tuturnya.
Puncak kekesalan pada Menteri
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro memaknai pernyataan Prabowo tersebut sebagai peringatan keras atau kartu kuning terhadap jajaran Kabinet Merah Putih.
Agung menilai pernyataan tersebut bukan tidak mungkin memang sengaja disampaikan Prabowo sebagai puncak kekesalannya kepada para menteri yang kerap bermasalah.
“Ada dua kata yang ingin saya menggarisbawahi yakni ndablek dan bandel. Artinya itu mungkin puncak dari kekesalan dan kekecewaan Presiden terhadap beberapa peristiwa terakhir yang viral,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/2).
Menurutnya kekesalan yang disampaikan Prabowo sangat wajar dikarenakan dirinya sebagai Presiden harus turun tangan untuk mengatasi kegaduhan yang ditimbulkan oleh para Menteri baik secara langsung ataupun melalui perantara.
“Mulai dari LPG, pagar laut sampai PPN yang tidak jadi naik. Dalam tanda petik Presiden harus menjadi Damkar untuk memadamkan kecerobohan bawahan pembantunya,” tuturnya.
Di sisi lain, Agung turut menyoroti momen penyampaian peringatan yang dilakukan Prabowo dalam acara Harlah NU. Menurutnya, hal itu dapat dimaknai bahwa Presiden ikut bersama dengan publik yang merasa kecewa dengan kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.
“Presiden ini gaya bahasanya low-context, ngomong apa adanya. Iya atau enggak, tidak bisa abu-abu. Ketika beliau ngomong di Harlah NU, artinya dia bersama publik. Kalau publik kecewa, kesal, dia akan mengikuti arus itu,” jelasnya.
Ia mengatakan indikasi reshuffle juga semakin menguat lantaran Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ikut menguatkan pernyataan Prabowo dengan menyebut ada Menteri yang tidak seirama.
Reshuffle ideal di 6 bulan pemerintahan
Lebih lanjut, Agung mengatakan idealnya pelaksanaan reshuffle awal pemerintahan baru akan dilakukan setelah kurang lebih berjalan enam bulan.
Kendati demikian, ia menilai tidak menutup kemungkinan kocok ulang bisa dilakukan lebih awal dari kebiasaan apabila memang ada perilaku atau kinerja menteri yang sangat buruk dan dianggap tidak dapat berubah.
“Kalau kecewaannya bertumpuk, menterinya perilakunya buruk seperti membuat kebijakan tanpa sosialisasi dan lainnya ya bisa lebih cepat,” ujarnya.
“Karena kalau diteruskan ini justru bisa membahayakan wibawa, reputasi, legitimasi hingga approval rating dari Presiden,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an menilai pernyataan Prabowo yang disampaikan kepada publik itu menjadi sinyal akan dilakukan kocok ulang kabinet dalam waktu dekat.
Dalam periode 100 hari kerja pertama, ia mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya sudah memiliki penilaian terhadap kinerja dari masing-masing menteri. Mulai dari penilaian internal maupun eksternal dari lembaga survei ataupun respon masyarakat sendiri.
Ali menilai seharusnya saat Prabowo sudah memiliki daftar nama Menteri di kabinetnya yang tidak menunjukkan kinerja maksimal sebagai pembantu Presiden. Khususnya, kata dia, mereka-mereka yang justru membuat gaduh publik di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Apakah para pembantu presiden itu bekerja sesuai dengan visi Presiden, mana menteri yang hanya terkesan kerja tapi tidak konkret atau menteri yang justru membuat gaduh tapi tidak punya kontribusi,” tuturnya.
Ali tidak merinci secara gamblang siapa saja menteri yang seharusnya masuk dalam daftar hitam reshuffle Prabowo. Hanya saja, menurutnya ada tiga bidang yang seharusnya menjadi fokus evaluasi dari Prabowo.
“Itu adalah bidang ekonomi, kemudian bidang pendidikan, dan bidang kesejahteraan masyarakat. Itu tiga bidang yang menurut saya perlu dievaluasi,” jelasnya.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah alasan mengapa bidang tersebut harus dievaluasi oleh Prabowo. Sektor ekonomi misalnya, Ali mengatakan saat ini daya beli masyarakat masih terus menurun.
Selain itu jumlah masyarakat kelas menengah yang turun menjadi rentan miskin mencapai 9,48 juta orang. Kondisi itu, kata dia diperparah dengan polemik kebijakan gas LPG hingga pagar laut.
Sementara itu di bidang pendidikan isu tunjangan kinerja bagi dosen termasuk kesejahteraan tenaga pendidik masih belum kunjung terselesaikan. Terakhir sektor kesejahteraan menyangkut penciptaan lapangan pekerjaan, PHK besar-besaran hingga bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
“Karena itu bidang-bidang yang hari ini menjadi concern atau prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalau kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi dan visi Presiden, ya bisa diganti,” tuturnya. (*)
Penulis : cnnindonesia.com
