RakyatJabarNews.com, Cirebon – Proses hukum atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang warga blok Sidapurna Desa Kasugengan Kidul tewas kini masih terus berlangsung.
Yang mengejutkan, pihak penyidik Polres Cirebon Kota menduga ada perintah penghapusan data rekaman CCTV di ruangan operasional PO. Bhinneka yang merekam penganiayaan tersebut.
Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivid AB mengatakan, ada dugaan kesengajaan hilangnya rekaman CCTV oleh pihak pengelola PO. Bus Bhinneka di Jalan Pilang Raya. Menurut kapolres, hasil pemeriksaan tiga orang tersangka terdapat satu orang dengan inisial H yang telah memerintahkan untuk menghapus atau menghilangkan hasil rekaman CCTV di area kejadian tersebut.
“Bahkan yang memerintahkan dihapusnya hasil rekaman CCTV itu bagian manajemen, bukan crew atau awak bus. Oleh karena itu kita lakukan pemanggilan terhadap manajemen PO. Bus Bhinneka untuk mengetahui sejauh mana manajemen mengetahui kejadian ini,” tandas Adi Vivid kepada RakyatJabarNews.com, Senin (24/07).
Menanggapi hal tersebut, manajemen PO. Bus Bhineka pasrah dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang yang sedang berjalan. Hal itu diungkapkan oleh Manajer Pengembangan Bisnis PO Bus Bhinneka, Karsono.
“Jika hasil pemeriksaan kepolisian Polres Cirebon Kota menyebutkan ada kesengajaan dari pengurus PO Bus Bhinneka, saya tak bisa berkomentar lebih jauh. Apapun hasilnya dari polisi, saya serahkan sepenuhnya pada proses yang telah berjalan,” kata Karsono.
Dikatakan Karsono, yang bertanggungjawab sepenuhnya soal rekaman CCTV adalah tim IT. Tim IT bahkan sudah menjalani pemeriksaan. “Makanya jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti hasil rekaman CCTV dihilangkan secara sengaja, kami tidak mengetahui hal tersebut. Apalagi hasil pemeriksaan saya belum tahu apakah ada keterlibatan atau tidak,” tandasnya.
Sejauh ini pihak kepolisian telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Dari tujuh orang itu, tiga diantaranya masih melarikan diri. Polisi masih terus melakukan pengejaran. Sejumlah barang bukti juga sudah disita untuk mendukung proses pemeriksaan. (juf/rjn)
