Muaragembong Tagih Janji Ridwan Kamil

- Redaksi

Kamis, 21 Maret 2019 - 18:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

i

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

RJN, Bekasi – Warga Kecamatan Muaragembong tampaknya harus bersabar untuk menanti penataan wilayahnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasalnya, sampai saat ini rencana penataan daerah pesisir utara Kabupaten Bekasi yang akan digagas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kami, masih ‘Abu-abu’ atau belum jelas.

Camat Muaragembong, Junaefi menyatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait rencana tersebut.

“Saya juga sampai saat ini masih menunggu informasi mengenai rencana Pak Gubernur yang katanya mau menata Muaragembong. Sampai saat ini memang belum ada komunikasi ke kita, mau dibangun atau dijadikan seperti apa Muaragembong ini oleh Pemprov Jabar, saya belum tau,” ungkapnya, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga :  MTQ ke-36 Tingkat Provinsi Jabar Resmi di Buka Oleh Gubernur

Sebagaimana harapan warga Muaragembong, pihaknya berharap Pemprov Jabar dapat segera merealisasikan rencana tersebut. Sebab, tidak sedikit warga yang menanyakan persoalan itu ke lembaganya.

“Mudah-mudahan saja, tahun ini Pemprov Jabar benar-benar dapat mengalokasikan APBD-nya untuk penataan Muaragembong. Apalagi Muaragembong ini juga kan sudah masuk dalam wilayah pengembangan pariwisata yang masuk dalam Perda Ripada (Rencana Induk Pariwisata) juga,” kata dia.

Hematnya, jika Pemrov Jabar berkomitmen untuk menata wilayah Muaragembong, maka persoalan pendangkalan di Kali Muarabungin, Kali Muarabeting dan Kali Muarajaya harus mendapat prioritas untuk diselesaikan.

Baca Juga :  11 Daerah di Jabar Raih Penghargaan Badan Kepegawaian Negara Award 2022

Ketiga kali tersebut, merupakan jalur air yang menjadi akses utama masyarakat setempat yang berprofesi nelayan untuk melaut ataupun mengantarkan masyarakat menuju lokasi wisata mangrove.

“Jadi ada 3 kali yang butuh normalisasi dan kewenanangannya memang ada di pemerintah provinsi dan pusat. Makanya besar harapan kami agar persoalan ini bisa diselesaikan. Kalau mau bikin orang Muaragembong maju, jalur airnya memang harus dibenahi. Karena kalau air lagi surut, tentu susah untuk dilalui. Paling menggunakan perahu-perahu kecil,” kata dia.

Selain menormalisasi ketiga kali tersebut, Junaefi juga beraharap Pemprov Jabar dapat menginisiasi pembangunan infastruktur menuju Pantai Beting dan Muara Bendera.

Baca Juga :  Wagub Dorong 27 Daerah di Jabar Hadirkan Mal Pelayanan Publik

“Lokasi menuju Pantai Beting dan Muara Bendera itu kan ada jalur yang putus-putus. Andai dibuat track penghubung diantara hutan mangrove, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata baru di Muaragembong,” jelas dia.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jabar untuk bersama-sama menata kehidupan masyarakat di wilayah Muaragembong.
Ridwan Kamil mengatakan pembenahan total akan dilakukan di tahun 2019. Pembenahan dilakukan untuk mengembangkan potensi daerah tersebut. Targetnya, menjadikan kawasan Muaragembong jadi desa beradab.(ziz/rjn)

Follow WhatsApp Channel rakyatjabarnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wakil Ketua DPRD : Revisi Perda Desa Tampung Masukan Soal TKD hingga Perangkat Desa
Komisi III Soroti Mangkraknya IPAL, Minta Plt Bupati Segera Bertindak
DLH Kabupaten Bekasi Bantah Temuan Pemborosan BPK, Sopyan: Sewa Alat Berat Justru Hemat Rp1,8 Miliar
Bekasi Cetak Sejarah, Satu-Satunya Kota di Jabar dengan Rata-Rata Lama Sekolah di Atas 12 Tahun
Resmi! Tirta Patriot Ambil Alih Dua Cabang Tirta Bhagasasi, Layanan Air Bersih Kota Bekasi Masuk Babak Baru
Kekeringan Meluas di Kabupaten Bekasi, Lebih dari 17.000 Warga Terdampak
Tsuraya Raih Emas Kejurnas MTB Downhill, Bekasi Bidik Prestasi di Porprov 2026
Pemkab Bekasi Dorong Penguatan Koperasi pada Peringatan Harkopnas ke-79

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 22:12 WIB

Wakil Ketua DPRD : Revisi Perda Desa Tampung Masukan Soal TKD hingga Perangkat Desa

Senin, 20 Juli 2026 - 19:21 WIB

Komisi III Soroti Mangkraknya IPAL, Minta Plt Bupati Segera Bertindak

Senin, 20 Juli 2026 - 19:04 WIB

DLH Kabupaten Bekasi Bantah Temuan Pemborosan BPK, Sopyan: Sewa Alat Berat Justru Hemat Rp1,8 Miliar

Senin, 20 Juli 2026 - 15:30 WIB

Bekasi Cetak Sejarah, Satu-Satunya Kota di Jabar dengan Rata-Rata Lama Sekolah di Atas 12 Tahun

Senin, 20 Juli 2026 - 14:16 WIB

Resmi! Tirta Patriot Ambil Alih Dua Cabang Tirta Bhagasasi, Layanan Air Bersih Kota Bekasi Masuk Babak Baru

Berita Terbaru

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran meninjau implementasi sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) sebagai bagian dari transformasi digital penegakan hukum lalu lintas. Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk mengecek status ETLE hanya melalui situs resmi guna menghindari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

Jakarta

Cek Tilang ETLE Kini Bisa Online, Hanya Butuh 1 Menit

Senin, 20 Jul 2026 - 17:21 WIB