RakyatJabarNews.com, Cirebon – Dalam acara kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon tahun 2017 yang bertempat di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Jl. Pelabuhan Perikanan no. 1 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon hari Selasa (12/10), telah hadir Walikota Cirebon Nasrudin Azis, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan Syarif Wijaya, Kepala PPN Imas Masriah, dan undangan lainnya yang hadir.
Dalam sambutannya, Walikota Cirebon Nasrudin Azis mengucapkan banyak terima kasih, karena ditunjuknya Kota Cirebon sebagai tempat diselenggarakannya kunjungan kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada tim pelaksana karena menunjuk Cirebon sebagai tempat kegiatan kunjungan kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya potensi laut yang ada di Cirebon,” jelasnya.
Sedangkan menurut Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan Syarif Wijaya, terdapat tiga pilar laut, yakni Kedaulatan, Berkelanjutan, dan Kesejahteraan. Ketiga pilar tersebut digunakan demi kepentingan rakyat Indonesia. Apalagi, stok ikan mulai menipis yang dikarenakan oleh nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia.
“Stok ikan nasional mulai menipis. Ada sekitar 10 ribu kapal asing yang memasuki perairan Indonesia. Ukurannya bisa mencapai 200-300 GT. Sekali tarik, mereka bisa mendapatkan 100 ton. Selama 2 tahun kita perang melawan itu. Kita tenggelamkan kapal-kapal mereka supaya membuat jera,” jelas Syarif.
Syarif menjelaskan, tahun 2013 stok ikan di Indonesia sekitar 6,5 juta ton. Dan setelah dilakukan upaya pembersihan dari nelayan asing, sekarang naik dua kali lipatnya menjadi 12,5 juta ton. Hal tersebut juga didukung oleh Perpres bahwa laut Indonesia tertutup untuk asing
“Laut Indonesia hanya untuk nelayan Indonesia, tidak boleh untuk asing,” tegasnya.
Sedangkan wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan bahwa potensi bahari itu berguna untuk masa depan bangsa Indonesia Bagaimana tahapan-tahapan pembangunan kelautan di Indonesia harus terus diawasi, terutama kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah kelautan Indonesia.
“Bahkan Perpres sudah melarangnya. Hal ini sangat berguna untuk masa depan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,” jelasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kepada nelayan-nelayan yang terpilih untuk menerima bantuan. Deddy juga meninjau beberapa bantuan pemerintah provinsi lainnya seperti jaring ramah lingkungan dan bantuan modal bagi nelayan.(Juf/RJN)
