RakyatJabarNews.com, Cirebon – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang menyeruduk Istana Negara Selasa (24/10) lalu, akhirnya berhasil mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat saat ditemui Hadi Prabowo selaku Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan selaku Direktur Jendaral Bina Pemerintahan, Endang Ginting selaku Sekretariat Kepresidenan, dan Amalia Pujiawati selaku Sekjen Menteri Sekretaris Negara.
Saat ditemui di ruang kantornya, Ayo selaku Sekretaris Desa Cipejeuh Kulon mengatakan walau tidak ditemui oleh Jokowi langsung, namun ada MoU tentang kesejahteraan perangkat desa yang akan disetarakan gajinya dengan PNS golongan 2 yang bersumber dari APBN, sehingga tuntutan dari para perangkat desa seluruh Indonesia menjadi catatan yang cukup memuaskan. Hal tersebut dikarenakan saat ini kesejahteraan perangkat desa masih sangat minim.
“Alhamdulillah kami kembali dengan membawa berita baik, yaitu ada MoU bahwa jika Presiden tidak mengangkat perangkat desa menjadi PNS, akan tetapi pada Anggaran Dana Desa Tahun 2018 penghasilan tetap Perangkat Desa akan disetarakan gajinya dengan PNS Golongan 2,” jelasnya, Rabu (25/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditambahkan Ayo, jika tahun 2018 tidak bisa direalisasikan oleh Pemerintah Pusat, maka pihaknya siap datang kembali ke Istana, karena pada saat ke sana tidak bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.
“Kami akan kembali bergerak jika pada Tahun Anggaran 2018 tidak bisa direalisasikan, maka PPDI akan ke istana lagi,” tegasnya.
Masih menurut Ayo, selama ini perangkat desa mengabdikan diri dalam melayani kepentingan umum dan untuk Desa Cipejeuh Kulon khususnya dalam pelayanan kesehatan bagi warga yang memerlukan angkutan ke Rumah Sakit secara gratis. Hal tersebut karena sudah dianggarkan untuk pembelian bensin serta perawatannya.
Sedangkan menurut Suryadi selaku Kepala Dusun 2 Desa Cipejeuh Kulon, mengaku bahwa selama ini dirinya selalu siap mengantarkan masyarakat ke rumah Sakit tanpa diminta membayar dan selalu siap 24 jam.
“Bahkan warga luar desa pun kami antar dan masyarakat kami tidak dipungut bayaran baik bensin dan upah menyetir, karena sudah jadi niat dan tanggung jawab kami melayani 24 jam pada masyarakat. Dan Alhamdulillah pemerintah akan menaikan kesejahteraan Perangkat Desa,” pungkasnya.(Juf/RJN)
