“Kabupaten Bekasi sudah cukup bagus pengendalian inflasinya dan ini harus dijaga. Apalagi di Kabupaten Bekasi daerah destinasi utama, investasinya harus terus dijaga, termasuk percepatan perijinan dan belanja APBD harus dipercepat dan dipertajam dengan kandungan belanja produk daerah yang lebih tinggi,” jelasnya.
Dani menuturkan, untuk menekan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan data harus betul-betul akurat, terpadu, terkoordinasi, dan terorkestrasi, sehingga bisa melahirkan kebijakan yang spesifik dan tepat.
“Kebetulan kita juga sedang menyelesaikan Sensus Regsosek itu yang akan menjadi data dasar yang nanti akan lebih kuat lagi dalam mengintervensi kemiskinan,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengajak seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota bersama Bank Indonesia untuk bekerja keras dalam menangani inflasi yang kini menjadi momok bagi semua negara.
“Saya minta seluruh pemerintah daerah bersama Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada, agar selalu terdeteksi sedini mungkin sehingga bisa kita kejar dan antisipasi untuk kita selesaikan,” terangnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk turun langsung memantau harga barang dan jasa di lapangan. Ia juga mengimbau setiap pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menaikan tarif Barang Milik Daerah (BMD) karena hal tersebut dapat mempengaruhi laju inflasi.
“Kepala daerah harus sering-sering ke pasar, cek harga pangan, jangan sekedar ngomong aman-aman saja. Pemerintah daerah juga harus hati-hati dalam penaikan tarif BMD-nya, jika masih kuat bertahan ya bertahan, tapi jika sudah tidak kuat silahkan naikkan tapi jangan terlalu tinggi tarifnya, karena itu mempengaruhi laju inflasi kita,” tegasnya. (*)
Halaman : 1 2
