Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menerima serah terima jabatan dari Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).
Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan melakukan efisiensi anggaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
“Pagi ini kita telah melaksanakan dua agenda penting, yaitu serah terima jabatan dengan Pak Bey Machmudin yang saya sebut sebagai Gubernur ke-17, serta penyampaian pidato pertama sebagai bentuk akselerasi kepemimpinan,” ujar Dedi Mulyadi usai acara.
Dedi Mulyadi menetapkan target ambisius dalam pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat dengan menyelesaikan perbaikan jalan hingga 100 persen pada tahun 2026. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kualitas dan kapasitas jalan untuk mendukung perkembangan kawasan industri yang pesat.
“Material jalan harus ditingkatkan, lebarnya harus ditambah karena beberapa wilayah di Jabar sudah menjadi kawasan industri. Selain itu, jalan harus aman dengan marka yang jelas, CCTV, penerangan jalan umum (PJU), serta ruang estetika seperti gapura,” ungkapnya.
Dedi juga menekankan pentingnya kualitas material jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban kendaraan berat. Selain perbaikan jalan, Dedi Mulyadi fokus pada pengembangan transportasi terintegrasi di Jawa Barat untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
Di sektor transportasi darat, Dedi merencanakan pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, termasuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Ia berharap keberadaan monorel mampu mengatasi kemacetan dan memperkuat konektivitas antarkota.
Selain itu, ia berencana mengaktifkan kembali jalur kereta peninggalan era kolonial Belanda yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.
“Kami akan menjajaki pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, termasuk Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Kami juga ingin mengaktifkan kembali jalur kereta yang pernah ada pada era kolonial Belanda,” katanya.
Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran Pemdaprov Jabar secara efisien dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tidak ada efisiensi dalam arti pemotongan anggaran, yang ada adalah alih lokasi anggaran. Bahkan, saya menantang Kepala Bappeda untuk menaikkan belanja dari Rp31 triliun menjadi Rp33 triliun,” tuturnya.
Beberapa program prioritas yang akan mendapatkan peningkatan alokasi anggaran antara lain:
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB): dari Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih layak.
- Perbaikan Jalan: dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun guna mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan di seluruh Jawa Barat.
- Penyediaan Listrik untuk Masyarakat Miskin: dari Rp 20 miliar menjadi Rp 350 miliar untuk memperluas akses energi.
- Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni): dari Rp 20 miliar menjadi Rp 120 miliar untuk membantu warga memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni.
Sementara itu, anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan dikurangi atau dihapus, seperti perjalanan dinas yang tidak perlu dan seminar di hotel yang bersifat seremonial.
“Saya memulai dari diri sendiri. Tidak ada anggaran untuk baju dinas baru, perjalanan dinas ke luar negeri, atau studi banding yang tidak relevan,” kata Dedi. (*)
Sumber Berita: tintahijaucom
