Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengupayakan program lintas perangkat daerah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkimtan), Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melakukan kolaborasi dengan mensurvei penerima manfaat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).
“Ya, kami melakukan survei secara acak, data di lapangan sudah sesuai dengan data kemiskinan ekstrem dan data stunting. Jadi program ini sudah sangat tepat sasaran sesuai dengan fokus pemda terkait pengurangan stunting dan kemiskinan ektrem,” ucap Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir saat melakukan survei kepada penerima manfaat di Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, pada Rabu (17/05/23).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nur Chaidir mengatakan, kolaborasi antar dinas ini bertujuan untuk menyelaraskan program lintas dinas yang tujuannya adalah untuk mengatasi dan menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting dengan mengintervensi target-target yang perlu dicapai.
“Karena Disperkimtan kaitannya dengan bantuan Rutilahu dan SPALD-S, maka kami berharap kolaborasi ini berjalan terus sehingga kemiskinan ekstrem lambat-laun dapat dikurangi sehingga bisa nol persen dan angka stunting pun bisa dikurangi sampai nol persen,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin menjelaskan, dalam melakukan intervensi terhadap kemiskinan ekstrem dan stunting, pihaknya bersama dinas terkait, saling beririsan dalam penanganan. Kolaborasi yang dilakukan dinilai sangat efektif dalam menjangkau target-target yang telah ditetapkan.
“Ini kan sudah jalan dalam eksekusi kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data yang sudah kita verifikasi dan validasi ada 1.926 jiwa. Kalau program Rutilahu saja 2.500, ya semua berarti sudah habis miskin ekstrem dengan intervensi dalam program Rutilahu ini,” kata Endin.
Dirinya memaparkan, program untuk mengintervensi miskin ekstrem memang tidak hanya Rutilahu, tetapi juga bantuan sosial dan bantuan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Sehingga yang dilakukan Pemkab Bekasi dalam penanganan miskin ekstrem dan stunting sudah tepat sasaran. Artinya pemerintah daerah dalam mengeksekusi program Insya Allah manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Firzawati menambahkan, penanganan stunting melalui program SPALD-S sudah sangat tepat. Sehingga pola hidup bersih dan sehat di tingkat keluarga bisa diciptakan dengan program yang tepat sasaran.
“Saya mendukung sekali. SPALD-S ini merupakan hajat hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, minimal mengurangi kondisi tidak sehat, agar mereka hidup secara layak. Dan risiko yang diakibatkan karena membuang hajat sembarangan itu juga bisa tereliminasi,” ujarnya. red
