RakyatJabarNews.com, Cirebon – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Cirebon menegaskan, bahwa insiden mampirnya kotak surat suara dari TPS ke tingkat kelurahan, kemudian dibuka, adalah suatu pelanggaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Panwaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin.
“Berdasarkan PKPU no. 8 Tahun 2018, kotak suara seharusnya diserahkan dari KPPS kepada PPK melalui PPS, namun yang terjadi justru kotak suara berada di kelurahan. Karena itu, kami akan berpatokan pada peraturan yang ada,” jelasnya saat ditemui awak media di Kantor Panwaslu Kota Cirebon, Jl. Penamparan Kota Cirebon, Jumat (29/6).
Kemudian, lanjut Joharudin, pihaknya sebagai Panwaslu Kota Cirebon juga tetap berpedoman kepada Perbawaslu no. 13 Tahun 2018 tentang pengawasan penghitungan suara. Sampai saat ini, menurutnya, pihaknya sedang melakukan kajian secara komprehensif dan mengumpulkan alat-alat bukti.
Joharudin menambahkan, kalaupun memang ada transit ke kelurahan seperti untuk laporan, maka sah-sah saja. Tapi juga harus segera diseeahkan ke PPK Kecamatan hari itu juga. Dan juga, jika sampai dibuka, apapun alasannya, itu sudah melanggar.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu Jawa Barat, dan memang itu adalah sebuah pelanggaran prosedural data administrasi. Sehingga apapun alasannya, membuka kotak surat suara tanpa sesuai prosedur undang-undang adalah pelanggaran,” jelasnya.
Persoalan pelanggaran itu, lanjutnya, tidak mempengaruhi hasil suara. Jika ada pihak yang meminta menunda penghitungan hasil suara, maka pihaknya tidak bisa melakukan itu.
“Saat ini kami belum mendapat laporan panwascam karena menunggu data yang valid. Jadi, kami belum pernah mendapatkan mengeluarkan rekomendasi maupun instruksi,” tuturnya.
Karena itu, lanjutnya, Panwaslu Kota Cirebon akan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dalam kasus ini. “Masalah mengapa mampirnya kotak suara di kelurahan, itu ada di pihak KPU yang bisa menjelaskan,” pungkasnya.(Juf/RJN)
