Dedi Mulyadi: Politik Tak Boleh Ada Lawan

oleh -

RakyatJabarNews.com, Bekasi – Menjelang Pilkada 2018 ini, banyak yang merasa memiliki lawan politik. Padahal, politik seharusnya tidak punya lawan. Lawan kita ini hawa nafsu kita sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Menurutnya, siapapun orangnya, baik itu Ridwan Kamil, Dedi Mizwar, dan lain-lain bukanlah lawan.

“Politik itu tidak boleh ada lawan. Politik itu sahabat. PKB menjadi hal yang strategis misalnya. Kalau bicara persoalan persyaratan menjadi calon kan harus 20 kursi. PKB punya 7. Itu strategis. Kalau tidak ada partai yang tidak bisa mengusung, ya tidak bisa mencalonkan diri,” ungkapnya kepada awak media saat menghadiri acara Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Dewan Pengurus Wilayah PKB Jawa Barat yang bertempat di Hotel Horison lantai 3 Jalan KH. Noer Ali, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Pekayon Jaya, Kota Bekasi, Rabu (2/8).

“Politik itu saling menyapa, saling mempengaruhi, jadi politik cair aja. Tetapi kita tidak membicarakannya hari ini, karena proses komunikasi belum berjalan,” jelasnya.

“Saya bertradisi komunikasi, karena latar belakang politik, kan biasanya sama teman-teman PKB, bukan tingkat BPW. Saya dengan cabang-cabang dekat. Karena bersahabat. Kegiatannya tetap penyambung hati, cuman tensinya agak banyak karena bertemu banyak orang yang berasal dari Purwakarta mau pun luar Purwakarta. Terutama juga banyak bertemu dari kalangan yang datang ke rumah, setiap hari ngobrol. Karena acaranya desa, lebih banyak hiburan dengan orang desa,” jelas Bupati Purwakarta tersebut.

Dalam mewujudkan pemahamannya itu, hal yang pertama dia lakukan adalah berkomunikasi dengan partai politik yang memiliki kesamaan visi dan platform partai, terutama untuk melakukan penataan peemasalahan Jawa Barat. Setelah itu membicarakan cocoknya dengan siapa. Kemungkinan-kemungkinan tersebut dibahas secara bersama dan komprehensif. Sehingga mau tidak mau ujungnya ada yang terakomodir dan yang tidak. Itulah seni politik menurut Dedi.

“Kriterianya adalah memiliki basic dukungan partai. Karena kalau tidak, bagaimana kita mau bisa bersama-sama. Misalnya Golkar adalah 17, jadi calon pasangannya nanti adalah yang memiliki dukungan politik minimal 3, seperti itu kan gampang,” jelasnya.

“Kita kan harus bertemu dengan pimpinan partai, kemudian melaksanakan perkembangan politik dari waktu ke waktu. Nah dari situlah kita bicarakan persoalan wakil gubernur. Kan nanti calon wakil gubernurnya cool karena lahir dari kesepakatan bersama. Partainya sudah banyak. Golkar kan sudah punya 17, sangat mungkin Golkar dengan PKB, mungkin juga Golkar dengan PDIP, karena modal dasarnya sudah cukup 17,” jelasnya yang memiliki rencana mengikuti Pilgub Jabar nanti.

“Tadi saya ditelepon Pak Aceng Fikri, dan rencananya akan ngobrol lagi. Karena Hanura itu kan pada tingkat DPC-nya saya deket, sering ke rumah, ngobrol bareng. Bahkan pernyataan mendukung itu mengalir dengan sendirinya. Sekarang perubahan kepemimpinan di Jawa Barat tidak merubah proses hubungan kita. Kita masih tetap saling ‘mencintai’,” paparnya.

“Saya tidak tahu koalisinya berpengaruh atau tidak. Tapi, di politik itu pasti terjadi, menurut saya. Hal itu karena ada beberapa keputusan penting di Jakarta yang membuat berkelompok kembali partai politik ini. Yang kedua, pilpres sudah dekat tahun 2019 bulan April. Hawa itu menurut saya pasti ada. Karena kan betul-betul dibutuhkan. Namanya politik kan cair sebenarnya,” tutupnya. (Ziz/RJN)

Comment

No More Posts Available.

No more pages to load.