KOTA BEKASI – Sejumlah persoalan internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi menjadi perhatian Komisi IV DPRD. Mulai dari dugaan tekanan terhadap tenaga kesehatan, pemotongan remunerasi pegawai, hingga persoalan pengadaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP).
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Bekasi dan jajaran manajemen RSUD CAM, Selasa (17/11/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, mengungkapkan pihaknya telah menerima sedikitnya enam aduan terkait kondisi internal rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ahmadi, salah satu laporan yang menjadi perhatian adalah dugaan tindakan intimidasi terhadap tenaga kesehatan, baik secara verbal maupun fisik. Jika benar terjadi, kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap psikologis pegawai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menerima aduan dari pegawai dan tenaga kesehatan terkait dugaan adanya tekanan secara verbal maupun fisik. Hal ini tentu berdampak pada kondisi psikologis mereka sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Madonk tersebut.
Selain persoalan hubungan internal pegawai, Komisi IV juga menyoroti laporan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pengelolaan pembelian obat dan bahan medis habis pakai di RSUD CAM.
Ahmadi menyebut persoalan tersebut telah dilaporkan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Karena itu, DPRD meminta adanya penjelasan menyeluruh agar berbagai aduan yang berkembang dapat ditindaklanjuti secara jelas.
“Kalau banyak temuan dan laporan yang muncul, berarti ada persoalan yang harus dibenahi. Karena itu kami melakukan RDP agar semuanya bisa dibuka secara terang-benderang dan mendapatkan penjelasan yang jelas,” katanya.
Ahmadi Soroti Kepemimpinan Direktur RSUD
Banyaknya laporan yang diterima DPRD turut memunculkan sorotan terhadap aspek manajerial RSUD CAM, khususnya kepemimpinan Direktur Utama Niken.
Ahmadi menilai berbagai persoalan yang mencuat perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap tata kelola rumah sakit. Bahkan, secara pribadi, ia mendorong Komisi IV mempertimbangkan rekomendasi pergantian direktur utama.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dipertimbangkan agar proses pemeriksaan dan pendalaman oleh Inspektorat maupun lembaga pemeriksa lainnya berjalan lebih objektif.
“Saya pribadi mendorong adanya pergantian atau pencopotan direktur utama. Tujuannya agar proses pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan pihak terkait bisa berlangsung lebih terbuka dan objektif,” tegasnya.
Meski demikian, usulan pergantian direktur tersebut belum menjadi keputusan resmi Komisi IV. Ahmadi menjelaskan, hasil pembahasan RDP masih harus melalui mekanisme kelembagaan DPRD sebelum disampaikan kepada pimpinan dewan dan pihak terkait.
Remunerasi 1.700 Pegawai Ikut Disorot
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah laporan mengenai pemotongan remunerasi pegawai dan tenaga kesehatan.
Ahmadi mengingatkan manajemen RSUD CAM agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut penghasilan pegawai. Pasalnya, rumah sakit tersebut memiliki sekitar 1.700 pegawai yang menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia menilai pengurangan penghasilan dapat berdampak terhadap kondisi psikologis, motivasi, hingga semangat kerja tenaga kesehatan.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak serta-merta membebani pegawai yang berada di garis depan pelayanan.
“Ketika pendapatan pegawai berkurang, tentu akan memengaruhi kondisi psikologis dan semangat kerja mereka. Pada akhirnya yang terdampak adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ahmadi meminta manajemen rumah sakit mencari alternatif penyelesaian apabila menghadapi keterbatasan anggaran, tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.
“Pemimpin harus mampu menghadirkan solusi ketika ada efisiensi. Jangan sampai langkah yang diambil justru mengorbankan tenaga kesehatan dan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan di rumah sakit,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi selanjutnya akan menindaklanjuti hasil pembahasan melalui mekanisme kelembagaan. Berbagai aduan tersebut diharapkan dapat ditelusuri secara objektif sehingga persoalan tata kelola internal RSUD CAM tidak berdampak terhadap hak pegawai maupun kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
(*)






















