KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyiapkan 50 hingga 60 unit truk pengangkut untuk menangani tumpukan sampah liar di Kali Jambe, kawasan KM 19 Tol Jakarta–Cikampek. Volume sampah di lokasi tersebut diperkirakan mencapai 1.200 meter kubik.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung kondisi Kali Jambe pada Jumat (30/10/2026). Penanganan dilakukan melalui normalisasi sungai, pengangkutan sampah, serta koordinasi lintas daerah untuk mencegah penumpukan kembali.
Asep mengatakan, Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi Kali Jambe. Setelah proses tersebut, sampah yang terkumpul akan diangkut bersama pihak terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk penanganannya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi. Setelah normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani bersama Balai Wilayah Sungai (BWS),” ujar Asep.
Menurutnya, persoalan sampah di Kali Jambe tidak dapat diselesaikan hanya dengan membersihkan titik penumpukan. Penanganan juga harus menyasar wilayah hulu agar sampah tidak terus terbawa arus hingga memasuki wilayah Kabupaten Bekasi.
Pemkab Bekasi, lanjut Asep, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait rencana pemasangan jaring sampah dan pembenahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Aliran Kali Jambe bermuara hingga ke Kali CBL. Karena itu, persoalan sampah dan pencemaran air harus ditangani dari sumbernya,” katanya.
Asep menegaskan, seluruh tahapan penanganan akan dilaksanakan berdasarkan jadwal yang disepakati bersama. Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait diperlukan agar pekerjaan berjalan terukur dan memiliki target penyelesaian yang jelas.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait mengatakan, pengangkutan sampah dijadwalkan pada Minggu dengan melibatkan sekitar 50 hingga 60 unit dump truck.
Penjadwalan tersebut dilakukan agar kegiatan pembersihan tidak mengganggu pelayanan persampahan rutin kepada masyarakat pada hari kerja.
“Untuk Kabupaten Bekasi, kami menyiapkan sekitar 50 sampai 60 armada pada hari Minggu. Pengangkutan dijadwalkan pada hari tersebut agar pelayanan persampahan kepada masyarakat pada hari kerja tetap berjalan,” jelas Syafri.
Sampah yang diangkut dari wilayah Kabupaten Bekasi direncanakan dibawa ke Aspex Kumbong. Menurut Syafri, pengangkutan tersebut mendapat dukungan berupa pembebasan biaya tipping fee melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat, dan pengelola tempat pengolahan sampah tersebut.
Selain pengangkutan, DLH Kabupaten Bekasi mendorong pembangunan infrastruktur penahan sampah permanen di titik perbatasan aliran sungai antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Syafri menilai, penghalang sampah yang tersedia saat ini belum mampu menahan seluruh sampah ketika volume yang terbawa arus meningkat. Akibatnya, sampah terus mengalir ke wilayah Kabupaten Bekasi dan menumpuk di sekitar jembatan hingga kawasan KM 19.
“Kami membutuhkan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan. Dengan begitu, apabila sampah berasal dari wilayah hulu, sampah tersebut dapat tertahan sejak awal dan penanganannya menjadi tanggung jawab daerah asal,” ungkapnya.
Pemkab Bekasi berharap penanganan bersama pemerintah daerah terkait dapat mengatasi persoalan sampah Kali Jambe secara menyeluruh. Selain membersihkan tumpukan yang ada, pembangunan infrastruktur penahan sampah dan pembenahan pengelolaan di wilayah hulu dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terulang.
(*)
