RAPBD 2027 Disepakati, Harris Bobihoe Minta Sinergi Eksekutif-Legislatif Dijaga

KOTA BEKASI – DPRD Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta menyetujui sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (27/10/2026).

Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir mendampingi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Dalam kesempatan itu, Harris menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Baca Juga :  Darah Pejuang Muda: RSUD CAM dan PMI Bukukan 53 Kantong di Momentum Kebangkita

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, kebijakan anggaran harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah agar program pembangunan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Harris juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi yang telah terlibat dalam pembahasan RAPBD 2027 dan sejumlah raperda hingga mencapai tahap persetujuan.

Ia menilai, kebersamaan dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting untuk mewujudkan berbagai harapan masyarakat Kota Bekasi.

“Bentuk komitmen dan semangat kemitraan serta sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terjaga dengan baik. Kondisi ini modal utama untuk membangun Kota Bekasi pada masa yang akan datang, sehingga semua harapan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Harris.

Ia menambahkan, penyusunan anggaran 2027 berlangsung di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Meski melalui proses pembahasan yang panjang, pemerintah daerah dan DPRD akhirnya dapat menyelesaikannya melalui kesepakatan bersama.

Dengan disepakatinya RAPBD tersebut, dokumen anggaran diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi.

(*)