KABUPATEN BEKASI – Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, disiapkan menjadi kawasan industri perikanan modern melalui Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak yang digagas pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program tersebut mencakup pengembangan tambak seluas 4.133 hektare di Kabupaten Bekasi dengan komoditas utama nila salin. Revitalisasi ini diharapkan meningkatkan produksi perikanan sekaligus membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Camat Muaragembong, Sukamarwan, mengatakan program tersebut menjadi peluang bagi wilayah pesisir utara Kabupaten Bekasi untuk mengembangkan potensi ekonomi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Muaragembong ini dulu sering dianggap pinggiran. Padahal potensinya luar biasa. Lautnya ada, tanahnya luas, masyarakatnya pekerja keras,” ujar Sukamarwan saat ditemui di kantornya, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan data KKP, pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Bekasi dan Subang mencakup total 5.533 hektare dengan nilai investasi sekitar Rp7 triliun. Program tersebut menargetkan produksi 110 ribu ton dan penyerapan sekitar 20 ribu tenaga kerja pada tahap awal.
Dari total luasan tersebut, Kabupaten Bekasi mendapat alokasi pengembangan 4.133 hektare, sedangkan Subang mencakup 1.400 hektare dengan fokus komoditas ikan kakap.
Sukamarwan mengatakan, pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada kegiatan budidaya, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem industri perikanan dari hulu hingga hilir.
Sejumlah fasilitas pendukung yang berpotensi dikembangkan antara lain industri pengolahan ikan, pengalengan, pabrik es, serta infrastruktur jalan dan irigasi.
Dengan konsep tersebut, hasil perikanan Muaragembong diharapkan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
Target Serap 7.500 hingga 10 Ribu Tenaga Kerja
Salah satu dampak yang diharapkan dari revitalisasi tambak adalah terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Sukamarwan menyebut, pengembangan kawasan di Kabupaten Bekasi diproyeksikan berpotensi menciptakan sekitar 19 ribu lapangan kerja dari sektor hulu hingga hilir. Khusus wilayah Muaragembong, peluang pekerjaan diperkirakan mencapai 7.500 hingga 10 ribu orang.
Ia berharap masyarakat setempat, terutama generasi muda, mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengembangan kawasan tersebut.
“Jangan sampai proyek besar ini hanya dinikmati pihak luar. Kami ingin anak-anak muda Muaragembong mendapatkan kesempatan bekerja sehingga kesejahteraan benar-benar kembali kepada masyarakat sendiri,” katanya.
Menurutnya, penyerapan tenaga kerja juga berpotensi memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Meningkatnya pendapatan warga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan usaha perdagangan, kuliner, transportasi, hingga sektor jasa.
Pembangunan Ditargetkan Mulai Januari 2027
Saat ini, sejumlah tahapan persiapan masih dilakukan untuk mengejar target pembangunan fisik pada Januari 2027.
Persiapan tersebut meliputi penyelesaian PDSK, sertifikasi lahan, dokumen pelelangan dengan skema design and build, serta penyusunan landasan hukum melalui instruksi bupati.
“Kalau administrasinya beres, Januari 2027 kita sudah bisa groundbreaking. Alat berat masuk, pekerjaan fisik dimulai,” ungkap Sukamarwan.
Pembangunan kawasan ditargetkan berlangsung hingga akhir 2028. Sementara pada 2029, hasil pengembangan diharapkan mulai dirasakan masyarakat.
Meski demikian, proses revitalisasi masih membutuhkan komunikasi dengan masyarakat, terutama menyangkut pemanfaatan lahan dan mekanisme kompensasi.
Sukamarwan menjelaskan, lahan yang menjadi objek revitalisasi merupakan tanah negara yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, proses penataan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan mekanisme dan penilaian lembaga berwenang, termasuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Ia berharap berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah agar pelaksanaan program tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Aspek Lingkungan Jadi Perhatian
Selain persoalan lahan, aspek lingkungan juga menjadi bagian dari persiapan revitalisasi tambak.
Menurut Sukamarwan, sejumlah kajian telah disiapkan, mulai dari kajian sosial dan lingkungan, AMDAL, pemetaan tanah, pemeriksaan kualitas air, hingga kajian karakteristik gelombang laut.
Dalam perencanaan KKP, pengembangan kawasan juga mencakup konservasi mangrove dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Ia menilai penggunaan teknologi dan pengelolaan kualitas air menjadi faktor penting untuk memastikan kegiatan budidaya berjalan optimal.
“Kalau ada yang mengatakan hasilnya tidak akan maksimal, harus dilihat dulu teknologinya seperti apa, bagaimana pengelolaan airnya, bagaimana pengukuran pH dan kualitas airnya,” ujarnya.
Sukamarwan menambahkan, kritik terhadap program merupakan hal yang wajar. Namun, penilaian terhadap keberhasilan revitalisasi sebaiknya didasarkan pada kajian dan data teknis.
Ia berharap seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat Muaragembong benar-benar memperoleh manfaat dari pengembangan kawasan tersebut.
Dengan investasi yang disiapkan dan potensi penyerapan ribuan tenaga kerja, revitalisasi tambak diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Kabupaten Bekasi, sekaligus memperkuat sektor perikanan di wilayah pesisir utara.
(*)























Komentar
Silakan login untuk berkomentar.