KABUPATEN BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ombi Hari Wibowo, mendukung kegiatan masyarakat yang dinilai mampu memperkuat kebersamaan sekaligus mendorong pola hidup sehat.
Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pekan Olahraga Dusun (Pordus) II Tahun 2026 yang diselenggarakan warga Dusun II Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
Ombi mengatakan, kegiatan olahraga yang digagas masyarakat tersebut merupakan aktivitas positif yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Ombi, kegiatan Pordus II yang diketuai Fajri, warga Perumahan Vila Mutiara Wanajaya, menjadi salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan melalui kegiatan olahraga.
“Alhamdulillah, kami telah mendukung kegiatan Pekan Olahraga Dusun yang dilaksanakan warga Dusun II Desa Wanajaya. Tentunya ini merupakan kegiatan positif. Pemerintah harus hadir dalam kegiatan-kegiatan baik seperti ini,” ujar Ombi.
Dalam dokumentasi kegiatan, tampak sejumlah warga berfoto bersama dengan deretan piala yang dipersiapkan untuk para peserta. Ombi juga memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas inisiatif masyarakat.
Di sisi lain, Ombi menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan warga juga harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan infrastruktur lingkungan, khususnya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi telah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas proses serah terima PSU.
Menurutnya, persoalan PSU perlu terus dikawal agar fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan dapat memperoleh kepastian pengelolaan dan pemeliharaan.
“Kami akan terus mengawal dan memantau prosesnya sampai selesai. Ini penting karena menyangkut kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan,” katanya.

Dorong Pelayanan Kesehatan Tanpa Pungli
Selain persoalan PSU, Ombi juga menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 pada 12 November 2026.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati beserta seluruh jajaran atas capaian Kabupaten Bekasi yang masuk kategori daerah dengan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Namun, menurutnya, capaian tersebut harus diikuti dengan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ombi mengimbau seluruh perangkat pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi, akses, serta pelayanan yang baik ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Termasuk dalam membantu masyarakat terkait administrasi pendukung, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Pernyataan Miskin (SPJM), sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program jaminan kesehatan tidak dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar (pungli) maupun praktik yang bertentangan dengan aturan.
“Jangan sampai ada pungli atau praktik-praktik yang melanggar aturan dan mencederai visi misi pemerintah daerah. Kami di DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya program ini,” tegasnya.
Ombi berharap, keberhasilan program kesehatan dapat benar-benar dirasakan masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memiliki keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau masyarakat sehat, masyarakat cerdas, insyaallah Kabupaten Bekasi akan semakin bangkit, maju, dan sejahtera,” tutupnya.
(*)





















