KABUPATEN BEKASI – Keterbatasan akses bantuan usaha dan menyusutnya anggaran pembangunan desa menjadi persoalan yang mencuat dalam reses anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Hari Wibowo. Warga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM, peternak, hingga pembudidaya ikan.
Keluhan itu disampaikan dalam Reses Masa Persidangan Kesatu Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di pelataran Aula MI Raudhatul Jannah, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Senin, 9 November 2026. Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung.
Sejumlah warga mempertanyakan akses terhadap program bantuan pemerintah. Mereka menilai sektor usaha kecil yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga belum mendapatkan dukungan memadai, baik berupa bantuan peralatan, pelatihan maupun pendampingan usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan ini juga dirasakan kelompok perempuan yang mulai mengembangkan usaha rumahan. Sebagian memproduksi kue dan kerajinan untuk menambah penghasilan keluarga, tetapi masih membutuhkan pelatihan serta sarana produksi.
Ombi mengatakan akan membawa keluhan tersebut kepada organisasi perangkat daerah terkait, terutama dinas yang membidangi UMKM dan perikanan. Ia meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Menurut dia, keberadaan program dan anggaran di setiap dinas tidak cukup jika pelaku usaha di lapangan justru tidak merasakan dampaknya.
“Untuk apa ada program di dinas kalau peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku UMKM tidak tersentuh? Program pemerintah harus sampai kepada orang yang benar-benar menjalankan usaha tersebut,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Ombi juga menilai pemerintah Kabupaten Bekasi perlu membangun basis data yang akurat mengenai jumlah dan potensi UMKM, petani, peternak, serta pembudidaya ikan. Data tersebut diperlukan agar bantuan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok usaha.
Ia menilai program pemberdayaan ekonomi tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial dan rapat. Pemerintah perlu memastikan ada tindak lanjut yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, Ombi menyoroti kondisi infrastruktur desa yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Kerusakan jalan lingkungan dan fasilitas umum, menurut dia, menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, terutama perangkat daerah yang menangani perumahan, permukiman, serta sumber daya air dan bina marga.
Persoalan anggaran turut menjadi perhatian. Ombi menyebut kemampuan desa membiayai pembangunan infrastruktur semakin terbatas setelah adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian belanja pemerintah.
Ia membandingkan anggaran pembangunan infrastruktur desa yang sebelumnya dapat mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Kini, alokasi Rp1 miliar saja dinilai sudah cukup besar, sedangkan sejumlah desa disebut hanya memperoleh sekitar Rp500 juta.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran justru berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Ombi mendorong pemerintah daerah melakukan penataan ulang program pembangunan agar alokasi anggaran lebih merata. Menurut dia, efisiensi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama perbaikan jalan dan fasilitas umum di lingkungan desa.
Di tengah berbagai keluhan tersebut, Ombi mengapresiasi tumbuhnya inisiatif warga Desa Kalijaya melalui kelompok GSPK (Gerakan Sosial Pemuda Kalijeruk). Kelompok ini mengembangkan kegiatan sosial berupa kerja bakti membersihkan saluran air dan lingkungan permukiman.
Gerakan tersebut bermula dari satu RT dengan peralatan sederhana, seperti cangkul, arit, garpu penggaruk, dan sarung tangan. Seiring waktu, kegiatan itu mendapat respons positif dan meluas ke sejumlah RT lainnya.
Ombi mengaku turut memberikan dukungan dana untuk pembelian peralatan kelompok tersebut. Ia menilai gerakan warga itu menjadi contoh bahwa persoalan lingkungan dapat ditangani melalui kepedulian dan partisipasi masyarakat.
Dalam reses tersebut, ia juga menyampaikan sejumlah program dan kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang 2026, termasuk pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan budaya gotong royong, terutama menjelang musim penghujan. Kerja bakti membersihkan saluran air dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir.
Ombi juga menyinggung perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut dia, kemudahan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk tetap mandiri.
Ia menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Partisipasi warga, kemandirian ekonomi, dan kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi.
(*)
