RakyatJabarNews.com, Cirebon – Dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bersinergi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) demi mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Cirebon tahun 2018.
Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari adanya penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan BPJS Kesehatan Nomor 440/117/Dinker dan Nomor 95/KTR/Wil-V/1117 tentang Kerjasama Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat di Jawa Barat.
Penandatangan tersebut sendiri dilakukan di Kantor Bupati Cirebon, Sumber, Kabupaten Cirebon hari Selasa (14/11). Dalam acara tersebut hadir Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan dr. Mohammad Edison MM, AAK, Bupati Cirebon Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si,, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Dasrial S.E. Ak., M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Hj. Eni Suhaeni SKM. M.Kes, serta Kepala Dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tercatat jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.072 599 jiwa. Sampai dengan awal bulan November 2017, di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan master file BPJS Kesehatan Cabang Cirebon terdapat jumlah cakupan peserta terdaftar sebanyak 1.839. 586 jiwa atau sekitar 89% termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan, dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon ke dalam Program JKN-KIS sebanyak 184.855 jiwa.
Menurut Bupati Cirebon Sunjaya, kerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan ini sangat bermanfaat terhadap pelayan kepada masyarakat. Walaupun angkanya masih 89%, tapi dengan jumlah penduduk yang cukup padat, penduduk di wilayah 3 Cirebon ini menduduki nomor 1 dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Kita akan meningkatkan kembali. Target yang ingin dicapai setelah Perjanjian Kerjasama ini adalah seluruh penduduk di Kabupaten Cirebon memiliki Jaminan Kesehatan pada tahun 2018 nanti,” ungkap Sunjaya.
Dengan mengoptimalkan peran dari setiap satuan kerja perangkat Daerah terkait, yaitu utamanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kecamatan serta SKPD terkait lainnya untuk dapat mewujudkan Universal Health Coverage Kabupaten Cirebon tahun 2018.
Menurut Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan dr. Mohammad Edison MM, AAK, bahwa ini adalah komitmen yang besar di dalam masyarakat. Sehingga, masyarakat sudah memiliki proteksi pada akses pelayanan kesehatan. Menurutnya, posisi Kabupaten Cirebon saat ini untuk wilayah Jawa Barat berada di nomor dua setelah Kabupaten Bekasi.
“Beda sedikit aja, sekitar 90-91%,” jelasnya.
Pertumbuhan jumlah peserta ini juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Saat ini, Kantor Cabang Cirebon telah bermitra dengan 410 Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 165 Puskesmas, 156 Dokter Praktik Perorangan, 24 Dokter Praktik Gigi Perorangan, dan 65 Klinik Pratama.
Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Cirebon juga telah bekerja sama dengan 38 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) (terdiri atas 38 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 4 Klinik Utama)), 42 Apotek, serta 12 Optik.(Juf/RJN)
