KOTA BEKASI – Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Meski Pemerintah Kota Bekasi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fraksi PKS menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Mohammad Kamil, saat membacakan Pandangan Akhir Fraksi PKS terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LP2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (23/7/2026).
Menurut Kamil, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai sekitar 85 persen menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti tindak lanjut atas temuan BPK, rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Realisasi PAD, tindak lanjut temuan BPK, penyerapan anggaran, hingga pemanfaatan SiLPA menjadi perhatian serius,” ujar Mohammad Kamil.
Ia menegaskan, raihan opini WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai prestasi administratif. Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan APBD secara menyeluruh.
“Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,” katanya.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan seluruh rekomendasi BPK menjadi bagian dari evaluasi kinerja kepala OPD.
Kamil menambahkan, hasil pemeriksaan BPK dan evaluasi pelaksanaan APBD 2025 harus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya agar anggaran daerah lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perbaikan ini penting agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Sebagai bentuk komitmen, Fraksi PKS menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif guna memastikan pengelolaan APBD Kota Bekasi semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal agar pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat Kota Bekasi,” tutup Mohammad Kamil.
(*)
