KABUPATEN BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Bappeda, Asisten Daerah (Asda) II, serta Kabag Perekonomian dan Prokopim, menghadiri kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Nuanza Hotel Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (21/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Asep menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 penting untuk melihat perkembangan dan kondisi perekonomian di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, data yang akurat diperlukan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan sektor industri dan ketenagakerjaan.
“Kita lihat pertumbuhan ekonomi karena kebutuhan hidup layak itu harus terpenuhi. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, dengan sekitar 7.600 pabrik yang tersebar di 11 kawasan industri. Karena itu, kita perlu melihat bagaimana kondisi ekonomi melalui sensus ini,” ujar Asep.
Asep juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Ia menyebut angka pengangguran di daerah tersebut mencapai 8,78 persen. Kondisi itu, kata dia, membutuhkan perhatian serius melalui penguatan pelatihan kerja dan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
“Kita membutuhkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan vokasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja harus sinkron dengan kawasan industri. Apa yang dibutuhkan kawasan, itu yang harus kita siapkan. Setelah diketahui kebutuhannya, baru masyarakat dilatih dan diberikan pendidikan vokasi agar nantinya dapat ditempatkan bekerja,” katanya.
Lebih lanjut, Asep mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mendorong kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan 11 kawasan industri. Langkah tersebut dinilai penting agar program pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri.
“Kita akan mengundang 11 kawasan industri untuk berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Kita ingin mengetahui apa saja kebutuhan tenaga kerja di masing-masing kawasan. Jangan sampai kita membuka BLK untuk pelatihan menjahit, tetapi yang dibutuhkan industri justru bidang lain. Karena itu, kita harus berkolaborasi terlebih dahulu antara kawasan industri dan Dinas Tenaga Kerja,” ungkapnya.
Asep berharap sinergi antara pemerintah daerah, kawasan industri, dan lembaga pelatihan dapat memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja secara lebih optimal.
“Harapannya, pelatihan dan pendidikan vokasi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan industri sehingga masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih besar,” pungkasnya.
(*)
