RakyatJabarNews.com, Cirebon – Dalam salah satu agenda kunjungan kerjanya di Wilayah III Cirebon, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan se-BKPP wilayah III Provinsi Jawa Barat dengan tema penguatan kelembagaan tim koordinasi penangulangan kemiskinan (TKPK) dan integrasi program untuk akselerasi pengurangan kemiskinan di Gedung BKPP Kota Cirebon di Jl. Siliwangi Kota Cirebon hari Rabu (27/9).
Dalam sambutannya, Demiz, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, masih terdapat sekitar 8,77 % penduduk yabg berada di bawah garis kemiskinan di tahun 2017 ini. Meskipun begitu, angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional.
Dari angka tersebut, menurut Demiz menurun sekitar 0,06% dari tahun lalu. “Angka segini masih belum signifikan. Saya ingin ada percepatan 1% per tahun,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masih berdasarkan data tadi, terdapat sekitar 4.168.000 jiwa masyarakat yang miskin di Jawa Barat. Bahkan ada beberapa desa yang belum tersentuh program sosial.
“Program tahun ini ada training seluruh kota dan kabupaten agar dapat mengelola data dan aktif dengan baik. Sehingga dapat data yang real time. Karena untuk, kita butuh komitmen. Jadi nanti akan terlihat daerah mana saja yang merah yang banyak penduduk miskinnya,” jelasnya.
Demiz berharap penyebarannya merata. Sehingga bisa menekan angka kemiskinan. Jika ada data, maka pemerintah bisa segera bertindak. Jadi, ada kejelasan apa tindakan pemerintah. Jika tidak ada data secara real time, pemerintah akan bingung.
“Yang dibantu belum tentu keluar dari kemiskinan, apalagi yang tidak tersentuh sama sekali,” tuturnya.
Demiz menjelaskan bagaimana caranya memberdayakan modal sosial yang ada, yaitu rasa gotong royongnya, ketaatan terhadap agamanya, serta bantuan kepada lansia miskin. Khusus untuk para lansia, harus beri bantuan langsung.
Berdasarkan data tersebut, Kuningan menempati jumlah terbanyak untuk lansia miskin. Sedangkan yang kedua adalah Majalengka.
“Kemiskinan adalah masalah kita. Negeri ini, pemerintahan ini dibuat untuk mengurus begini. Karena itu dibuatlah aparat, regulasi, da lain-lain. Jadi, bukan hanya untuk menggaji pegawai saja, tapi untuk membantu masyarakat miskin, sesuai undang-undang yang menyatakan bahwa dari semua kekayaan alam, laut, dan seisinya di negara, semuanya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.(Juf/RJN)
