KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Pemkab Bekasi memastikan seluruh proyek pembangunan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai standar mutu, perencanaan, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Bekasi menyiapkan anggaran sebesar Rp164,22 miliar dari APBD 2026 yang diarahkan untuk pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, serta fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Kepala DCKTR Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, mengatakan program pembangunan tersebut tidak lepas dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat desa hingga daerah.
Berbagai usulan yang masuk kemudian dikaji dan disusun menjadi program prioritas pembangunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Program pembangunan ini merupakan hasil usulan masyarakat yang kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi prioritas sesuai kemampuan anggaran daerah,” ujar Benny.
Dari total anggaran yang tersedia, sektor pendidikan menjadi prioritas utama dengan alokasi mencapai Rp111,21 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.
Benny menyebut peningkatan fasilitas pendidikan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi.
“Fasilitas pendidikan yang layak akan memberikan dampak besar terhadap kenyamanan belajar siswa dan mendukung lahirnya generasi unggul di masa depan,” katanya.
Selain pendidikan, Pemkab Bekasi juga memberikan perhatian pada sektor kesehatan dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas kesehatan baru serta rehabilitasi sejumlah puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD). Menurut Benny, infrastruktur kesehatan yang memadai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, keberadaan gedung dan fasilitas yang representatif sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, sebesar Rp33,01 miliar dialokasikan untuk pembangunan dan penataan gedung pemerintahan serta fasilitas instansi vertikal.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi di Kabupaten Bekasi.
Benny menegaskan DCKTR akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh pekerjaan pembangunan agar berjalan sesuai jadwal, memenuhi standar kualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami memastikan setiap pembangunan yang dilakukan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memiliki kualitas dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegas Benny.
Melalui pembangunan infrastruktur yang menyasar berbagai sektor strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kualitas layanan publik semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
(*)
