Bekasi – Puluhan supir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi di gedung wakil rakyat, Kalimalang, Selasa (10/2/2026).
Audiensi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan keberatan para supir angkot terhadap beroperasinya layanan bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) yang dinilai berdampak langsung terhadap penghasilan mereka.
Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan, mengatakan bahwa audiensi ini merupakan lanjutan dari aksi damai puluhan supir angkot di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Audiensi hari ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya. Kami ingin menyampaikan langsung aspirasi teman-teman supir angkot yang terdampak dari operasional Trans Beken,” ujar Indra kepada awak media.
Indra menyebutkan, supir angkot dari sejumlah trayek seperti K.25, K.30, K.01, K.10, dan K.07 menuntut agar DPRD Kota Bekasi memperjuangkan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kota Bekasi.
Menurutnya, para supir angkot tidak menolak kemajuan transportasi modern, namun menuntut adanya kesetaraan dan keadilan dalam penerapan kebijakan.
“Kami tidak alergi dengan kemajuan. Tapi yang menjadi keberatan utama adalah bus Trans Beken masih digratiskan. Bagaimana kami bisa bersaing jika armada kami seadanya, sementara Trans Beken gratis dengan bus yang nyaman,” tegas Indra.
Ia juga menyesalkan sikap Pemkot Bekasi yang dinilai tidak pernah melibatkan para pelaku transportasi konvensional dalam proses perencanaan dan peluncuran Trans Beken.“Kami tidak pernah diajak berdialog atau diskusi sebelumnya. Padahal kami bagian dari sistem transportasi Kota Bekasi,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan supir angkot dan Organda diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi bersama Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi. Mereka berharap DPRD dapat menjadi jembatan komunikasi antara para supir angkot dan Pemerintah Kota Bekasi.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD sebagai wakil rakyat untuk menindaklanjuti aspirasi ini,” pungkas Indra. (*)
