RJN, Cirebon – Ditahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ternyata masih memiliki PR besar, khususnya dalam bidang yang sangat krusial yakni Tempat Pembuangan Sampah.
Darurat sampah rupanya akan berlangsung ditahun mendatang karena pihak Dinas Lingkungan Hidup mengakui belum mendapatkan TPA yang representative.
“LH saat ini belum memiliki tempat pembuang akhir (TPA), sehingga pihak kami tidak bisa mengolah sampah secara representative, karena yang ada sekarang ini sifatnya masih sewa, “ujarnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Hermawan kepada rakyatjabarnews.com saat ditemui dibilangan Lemahabang, Jumat (14/12/2018).
Hermawan menambahkan jika pihaknya sudah mendapatkan lahan untuk TPA maka Dinas Lingkungan Hidup (LH), akan mengolah sampah di Kabupaten Cirebon sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009.
“Doakan semoga pihak Kimrum segera mendapatkan lahan untuk TPS, karena pihak LH hanya penerima manfaat saja, adapun untuk pengadaan tanah atau lahan posisinya ada dibidang Kimrum,” harapnya.
Sedangkan pada saat disinggung tentang surat edran Plt. Bupati Cirebon pada tahun 2017, Hermawan menjelaskan sampah yang diproduksi dari pemukiman merupakan tanggung jawab setiap Desa, agar masing masing Desa memiliki TPST.
“Surat edaran Plt. Bupati itu tujuannya agar sampah di sisi hulu yaitu sampah dari pemukiman di kelola oleh masing masing Desa dengan membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).”
Masih menurut Hermawan pihak LH pada tahun ini menganggarkan 9 TPST yang disebar dibeberapa wilayah Kabupaten Cirebon.
“Pemda Cirebon dalam hal ini sudah membangun 9 TPST dengan anggaran 328 Juta/TPST, dana digunakan untuk pembangunan hanggar, pengadaan insenerator, toilet, pos jaga dan tempat penampungan sampah, jika dalam hal ini pihak Pemdes mau menyediakan lokasi (tanah) untuk TPST, maka pihak LH siap membangunkan TPST, “tandasnya.(ymd/rjn).
